Ketika Megawati dan PDI Didzalimi Penguasa
Kamis, 02 November 2023 - 15:12 WIB
Sejumlah pakar politik menyebut bahwa kampanye Mega-Bintang itu lahir dari kritisisme rakyat atas kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Foto/Dok. SINDOnews
Arjuna Putra Aldino
Ketua Umum DPP GMNI
ALKISAH, ketika itu penguasa rezim otoriter Orde Baru sedang gencar melakukan manuver kekuasaan guna menghambat laju lawan politiknya. Tentakel kekuasaan itu bermula di Sukolilo, Surabaya, ketika Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menyelenggarakan kongres luar biasa yang digelar pada 2-6 Desember 1993.
Dalam kongres itu, santer nama dua tokoh kuat yang bersaing. Budi Hardjono seorang anggota caretaker yang didukung pemerintah versus Megawati Soekarnoputri, putri Bung Karno yang kehadirannya tak diinginkan oleh rezim penguasa.
KLB pun berjalan, ada 256 dari 305 Dewan Pimpinan Cabang PDI mendukung Megawati. Hanya tinggal selangkah lagi Megawati jadi ketua umum PDI.
Namun mendengar kabar itu, penguasa tak tinggal diam. Intervensi kekuasaan membuat KLB Surabaya berujung deadlock. Pada 6 Desember 1993, caretaker kabur tanpa menetapkan ketua umum PDI terpilih. Di situasi yang sengaja dibikin kacau itu, Megawati tetap menyatakan diri sebagai ketua umum PDI secara de facto.
Dan sebagai upaya konsolidasi internal, pada 22 Desember 1993, PDI menggelar musyawarah nasional (Munas) di Kemang, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Munas Jakarta). Semua peserta secara aklamasi mendukung Megawati menjadi ketua umum PDI. Namun, kepemimpinan Megawati hasil Munas Jakarta tetap rentan.
Menurut Soerjadi, kongres partai mesti tetap digelar untuk memilih pengurus selepas Munas. Sebaliknya, menurut Megawati, kepengurusan dia sah sampai periode 1999.
Dengan didukung penuh penguasa, KLB Medan diadakan pada 20-23 Juni 1996. Megawati pun absen dalam kongres yang dijaga ketat tentara itu. Sementara Soerjadi dipilih sebagai ketua umum PDI tanpa hambatan.
Ketua Umum DPP GMNI
ALKISAH, ketika itu penguasa rezim otoriter Orde Baru sedang gencar melakukan manuver kekuasaan guna menghambat laju lawan politiknya. Tentakel kekuasaan itu bermula di Sukolilo, Surabaya, ketika Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menyelenggarakan kongres luar biasa yang digelar pada 2-6 Desember 1993.
Dalam kongres itu, santer nama dua tokoh kuat yang bersaing. Budi Hardjono seorang anggota caretaker yang didukung pemerintah versus Megawati Soekarnoputri, putri Bung Karno yang kehadirannya tak diinginkan oleh rezim penguasa.
KLB pun berjalan, ada 256 dari 305 Dewan Pimpinan Cabang PDI mendukung Megawati. Hanya tinggal selangkah lagi Megawati jadi ketua umum PDI.
Namun mendengar kabar itu, penguasa tak tinggal diam. Intervensi kekuasaan membuat KLB Surabaya berujung deadlock. Pada 6 Desember 1993, caretaker kabur tanpa menetapkan ketua umum PDI terpilih. Di situasi yang sengaja dibikin kacau itu, Megawati tetap menyatakan diri sebagai ketua umum PDI secara de facto.
Dan sebagai upaya konsolidasi internal, pada 22 Desember 1993, PDI menggelar musyawarah nasional (Munas) di Kemang, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Munas Jakarta). Semua peserta secara aklamasi mendukung Megawati menjadi ketua umum PDI. Namun, kepemimpinan Megawati hasil Munas Jakarta tetap rentan.
Menurut Soerjadi, kongres partai mesti tetap digelar untuk memilih pengurus selepas Munas. Sebaliknya, menurut Megawati, kepengurusan dia sah sampai periode 1999.
Dengan didukung penuh penguasa, KLB Medan diadakan pada 20-23 Juni 1996. Megawati pun absen dalam kongres yang dijaga ketat tentara itu. Sementara Soerjadi dipilih sebagai ketua umum PDI tanpa hambatan.
Lihat Juga :
tulis komentar anda