Hoaks Menjelang Pemilu 2024 Meningkat Hampir 10 Kali Lipat

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat hoaks menjelang Pemilu 2024 meningkat hampir 10 kali lipat. Tercatat sepanjang Januari hingga 26 Oktober 2023 sebanyak 98 isu hoaks.

Pada 2022 hanya terdapat 10 isu hoaks pemilu. “Kementerian Kominfo mencatat bahwa sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoaks pemilu. Namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks pemilu,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

“Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibanding tahun lalu. Secara khusus meski terlihat fluktuatif sejak Juli 2023, terjadi peningkatan signifikan dari bulan ke bulan sebelumnya,” sambungnya.





Budi mengungkapkan penyebaran hoaks dan disinformasi ditemukan beragam di berbagai media sosial. Terbanyak, penyebaran hoaks terkait pemilu ditemukan di platform Facebook yang dimiliki oleh Meta Platform.

“Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan informasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang dimiliki oleh Meta Platform. Saat ini kami telah mengajukan takedown 454 konten kepada pihak Meta,” katanya.

Kondisi ini, kata Budi, harus menjadi kekhawatiran bersama bahwa hoaks pemilu sebagai salah satu bentuk information disorder tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi tapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa. “Akibatnya pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust, ketidakpercayaan antar warga bangsa,” katanya.

Budi pun memberikan contoh hoaks yang tersebar tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres. Isu hoaks dan informasi yang pihaknya temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap pemilu.

“Contoh hoaks, kami menemukan konten terkait temuan uang palsu di Pandeglang yang akan digunakan untuk membeli suara pada Pilpres 2024. Dan disinformasi penerbitan draf surat suara capres-cawapres 2024, padahal KPU belum melakukan penerbitan atau pencetakan surat suara,” ujarnya.

Oleh karena itu, Budi mengatakan seiring dengan narasi Pemilu Damai 2024, Kominfo mendorong kampanye Awas Hoaks Pemilu 2024. “Melalui kampanye ini kami berharap dapat menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih berhati-hati pada saat menerima dan memberitakan informasi terkait Pemilu,” pungkasnya.