Pahami Anggaran Negara: Menavigasi Keuangan Publik

Di balik setiap pemerintahan yang efisien dan efektif, terdapat fondasi yang kuat dalam manajemen keuangan yang bijaksana. Fondasi inilah yang memungkinkan negara untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, menggerakkan pembangunan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, fondasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat, sebagai pemegang suara dalam sistem demokratis, juga memiliki peran penting dalam memahami tiga komponen utama dalam keuangan negara yakni penerimaan, belanja, dan pembiayaan.

Penerimaan adalah ujung tombak keuangan publik, di mana uang yang masuk ke kas pemerintah dari berbagai sumber, seperti pajak, cukai dan bea masuk/keluar, penerimaan asli daerah, dan hibah. Memahami sumber penerimaan merupakan suatu hal penting karena memungkinkan masyarakat untuk dapat berkontribusi langsung melalui pembayaran pajak, di mana pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar. Tatkala masyarakat mampu memahami fungsi dan peran pajak untuk program-program tertentu akan bisa mendorong peningkatan tanggung jawab masyarakat dalam mendukung berbagai pelayanan publik yang dibiayai melalui pajak.

Pada perkembangannya, hingga saat ini rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah di antara negara-negara Asia Tenggara. Di ASEAN, Indonesia menduduki golongan terendah bersama Laos dengan rasio pajak 10,4% pada tahun 2022. Bahkan, berdasarkan data yang ada dalam satu dasawarsa terakhir, rasio pajak Indonesia cenderung terus menurun, tidak seimbang dengan kinerja PDB yang trennya meningkat.

Di sisi lain, pada sisi belanja, di mana belanja merupakan bagian dari keuangan publik yang menunjukkan pola pemerintah dalam mengalokasikan uang yang diterima untuk membiayai program-program dan layanan-layanan. Oleh karenanya, dengan pemahaman masyarakat terhadap belanja negara, maka masyarakat pun dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah terkait efektivitas dan efisiensi dana yang digunakan tersebut. Lebih lanjut, hal ini dapat mendorong optimalisasi kualitas pembangunan yang berkelanjutan melalui peran serta masyarakat dalam mengawasi proyek dan program yang didanai secara publik, serta memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.



Selain itu, pemahaman tentang pembiayaan pun diperlukan untuk mengukur implikasi jangka panjang dari kebijakan keuangan yang diadopsi oleh pemerintah. Sumber pembiayaan bisa melalui penerbitan obligasi (Surat Utang Negara) atau utang dari negara lain. Melalui pemahaman terhadap risiko dan konsekuensi dari opsi pembiayaan yang diambil, maka masyarakat dapat memberikan masukan yang bermakna tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keberlanjutan keuangan termasuk penggunaan pembiayaan ini.

Inkluasi dan Literasi Keuangan: Mendorong Peran Masyarakat dalam Pembiayaan

Salah satu cara paling efektif untuk menggalang dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara adalah melalui konsep inklusi keuangan, sementara edukasi pada masyarakat bisa dilihat dari literasi keuangan. Inklusi dan literasi keuangan perlu terus dilakukan agar pengelolaan keuangan negara berjalan dengan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut tata kelola keuangan negara akan lebih baik dan kredibel. Konsekuensinya pencapaian tujuan pembangunan akan lebih mudah di raih dan kesejahteraan masyarakat akan secepatnya terwujud, semoga.