Lagi, Gugatan Soal Batas Maksimal Usia Capres-Cawapres 70 Tahun Ditolak MK
Senin, 23 Oktober 2023 - 12:40 WIB
Ketua MK Anwar Usman menyatakan, tidak menerima permohonan uji materiil UU Pemilu soal batas usia capres-cawapres yang diajukan Rudy Hartono. Foto/MPI/irfan maulana
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan Rudy Hartono.
Pada perkara nomor 107/PUU-XXI/2023 itu, Rudy meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi maksimal 70 tahun. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman. "Menyatakan permohonan pemohon tidak diterima," ujarnya dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Senin, (23/10/2023).
Dalam konklusinya, Anwar mengatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Permohonan Pemohon kehilangan objek. "Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan," ucapnya.
Baca juga: MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres 70 Tahun
Dalam petitumnya, Rudy meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan terhadap UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi usia 70 tahun.
Baca juga: Dua Hakim Konstitusi Tegaskan Putusan MK Hanya untuk Kepala Daerah Tingkat Gubernur
Pada perkara nomor 107/PUU-XXI/2023 itu, Rudy meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi maksimal 70 tahun. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman. "Menyatakan permohonan pemohon tidak diterima," ujarnya dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Senin, (23/10/2023).
Dalam konklusinya, Anwar mengatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Permohonan Pemohon kehilangan objek. "Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan," ucapnya.
Baca juga: MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres 70 Tahun
Dalam petitumnya, Rudy meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan terhadap UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai usia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi usia 70 tahun.
Baca juga: Dua Hakim Konstitusi Tegaskan Putusan MK Hanya untuk Kepala Daerah Tingkat Gubernur
Lihat Juga :