Mahfud MD Sebut Politik Indonesia Harus Kedepankan Etika dan Moral
Jum'at, 20 Oktober 2023 - 13:48 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD saat apel di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023). Foto/Riana Rizkia
JAKARTA - Politik yang harus dikembangkan Kemenko Polhukam adalah politik aspiratif, politik kebangsaan, serta politik ideologis. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD .
Kata Mahfud, ini dilakukan agar ideologi Pancasila semakin kuat tertancap di negara ini. Serta konstitusi UUD 1945 dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.
"Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral, dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam. Politik kita politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor," kata Mahfud saat apel di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).
"Sehingga, jangan sampai nanti berita ‘Oh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden, maupun untuk pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah," sambungnya.
Baca juga: Pidato Mahfud MD Ungkap Mengurai Simpati Publik dalam Politik Indonesia
Mahfud pun menegaskan, pendaftaran dirinya sebagai calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo adalah atas nama pribadi, dan tidak membawa jabatan sebagai Menko Polhukam.
Kata Mahfud, ini dilakukan agar ideologi Pancasila semakin kuat tertancap di negara ini. Serta konstitusi UUD 1945 dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.
"Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral, dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam. Politik kita politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor," kata Mahfud saat apel di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).
"Sehingga, jangan sampai nanti berita ‘Oh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden, maupun untuk pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah," sambungnya.
Baca juga: Pidato Mahfud MD Ungkap Mengurai Simpati Publik dalam Politik Indonesia
Mahfud pun menegaskan, pendaftaran dirinya sebagai calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo adalah atas nama pribadi, dan tidak membawa jabatan sebagai Menko Polhukam.
Lihat Juga :