Ini Komitmen Ganjar-Mahfud MD soal Penegakan Hukum
Kamis, 19 Oktober 2023 - 14:45 WIB
Ganjar Pranowo memberikan sambutan saat mendaftar sebagai Capres 2024 di KPU. Dia didampingi Cawapres Mahfud MD. Foto/Arif Julianto
JAKARTA - Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD komitmen untuk menegakkan hukum. Komitmen ini dijalankan saat keduanya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029.
Diketahui, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan status Indonesia sebagai negara hukum. Pakar hukum Leon Duguit menyatakan, hukum merupakan pedoman perilaku masyarakat yang perlu ditaati untuk melindungi kepentingan bersama. Jika hukum dilanggar, akan ada dampaknya.
Penegakan hukum adalah suatu sistem terorganisir dari aparatur pemerintah yang menegakkan hukum dengan mencari, menangkap, menangkap, dan menghukum mereka yang melanggar hukum dan norma hukum yang mengatur masyarakat di mana mereka ditempatkan.
Kemampuan suatu masyarakat untuk berhasil menegakkan hukum dan memastikan bahwa seluruh peraturan dipatuhi oleh semua orang merupakan tanda berfungsinya negara hukum.
Ketika mengevaluasi efektivitas penegakan hukum di suatu negara, aparat penegak hukum harus memainkan peran yang sangat penting. Namun di Indonesia, masyarakat sering menganggap penegakan hukum tidak memadai. Lemahnya penegakan hukum merupakan dampak dari ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Meskipun hukum seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan, hukum sebenarnya justru memperburuk ketidakadilan di masyarakat.
Rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebabnya. Penegakan hukum kurang profesional karena moralitasnya masih buruk. Alih-alih menegakkan hukum, penegak hukum justru melanggar hukum itu sendiri.
Salah satu bukti nyata lemahnya hukum di Indonesia adalah keyakinan bahwa individu yang melakukan korupsi tidak dapat dikecewakan oleh sistem peradilan yang ada di Indonesia saat ini. Selain itu, sistem hukum juga tidak mampu memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Anggota Dewan Kemitraan Nano melaporkan bahwa sistem peradilan di Indonesia lebih rendah dibandingkan sistem peradilan di Bangladesh, India, dan Pakistan. Sanksi tegas diterapkan ketiga negara tersebut kepada mereka yang melakukan tindakan korupsi pemerintah.
Diketahui, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan status Indonesia sebagai negara hukum. Pakar hukum Leon Duguit menyatakan, hukum merupakan pedoman perilaku masyarakat yang perlu ditaati untuk melindungi kepentingan bersama. Jika hukum dilanggar, akan ada dampaknya.
Penegakan hukum adalah suatu sistem terorganisir dari aparatur pemerintah yang menegakkan hukum dengan mencari, menangkap, menangkap, dan menghukum mereka yang melanggar hukum dan norma hukum yang mengatur masyarakat di mana mereka ditempatkan.
Kemampuan suatu masyarakat untuk berhasil menegakkan hukum dan memastikan bahwa seluruh peraturan dipatuhi oleh semua orang merupakan tanda berfungsinya negara hukum.
Ketika mengevaluasi efektivitas penegakan hukum di suatu negara, aparat penegak hukum harus memainkan peran yang sangat penting. Namun di Indonesia, masyarakat sering menganggap penegakan hukum tidak memadai. Lemahnya penegakan hukum merupakan dampak dari ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Meskipun hukum seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan, hukum sebenarnya justru memperburuk ketidakadilan di masyarakat.
Rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebabnya. Penegakan hukum kurang profesional karena moralitasnya masih buruk. Alih-alih menegakkan hukum, penegak hukum justru melanggar hukum itu sendiri.
Salah satu bukti nyata lemahnya hukum di Indonesia adalah keyakinan bahwa individu yang melakukan korupsi tidak dapat dikecewakan oleh sistem peradilan yang ada di Indonesia saat ini. Selain itu, sistem hukum juga tidak mampu memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Anggota Dewan Kemitraan Nano melaporkan bahwa sistem peradilan di Indonesia lebih rendah dibandingkan sistem peradilan di Bangladesh, India, dan Pakistan. Sanksi tegas diterapkan ketiga negara tersebut kepada mereka yang melakukan tindakan korupsi pemerintah.
Komitmen Ganjar-Mahfud dalam Penegakan Hukum di Indonesia
tulis komentar anda