Ganjar Pranowo Jelaskan Program Gaspol di Hadapan Mahasiswa Universitas Maranatha
Minggu, 15 Oktober 2023 - 15:27 WIB
Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo memperkenalkan program Gaspol saat memberikan kuliah umum di Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/10/2023). Foto/Istimewa
BANDUNG - Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo memperkenalkan program Gaspol saat memberikan kuliah umum di Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/10/2023). Dalam kuliahnya yang berjudul "Kepemimpinan Transformasional yang Menyejahterakan Wong Cilik," Ganjar menjelaskan program Gaspol dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia.
Salah satu isu yang dia soroti adalah jaminan sosial, khususnya terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ganjar berpendapat bahwa penting untuk memiliki analis data yang handal untuk memahami situasi orang miskin secara lebih baik, sehingga tindakan yang lebih efektif dapat diambil. Dia juga menyampaikan keinginan untuk menyederhanakan BPJS dan memastikan bahwa 99,5% penduduk tercakup oleh jaminan sosial tersebut.
"Kita butuh digital analyst, terbayang jika kita mengetahui data orang miskin dengan baik. Sehingga bisa ditanggulangi dengan baik. Bahkan saat kesulitan, negara harus hadir. Pak, BPJS saya sulit, maka adanya simplifikasi terhadap BPJS dan 99,5% harus ter-cover,” kata Ganjar kepada para mahasiswa Universitas Kristen Maranatha.
Ganjar juga memasukkan upah minimum pekerja dalam program Gaspol. Menurutnya, penentuan upah minimum harus dilakukan secara bijaksana dan adil. Dia telah berdiskusi dengan serikat buruh dan berusaha memberikan pandangan strategis untuk mencapai upah minimum yang layak.
"Upah minimum harus ditetapkan, saya kemarin ngobrol dengan serikat buruh di Kabupaten Bandung Barat. Mencoba memberikan gambaran, strategi bagaimana bisa mencapai upah minimum," ucapnya.
Selanjutnya, program Gaspol melibatkan perhatian terhadap lansia. Ganjar menganggap bahwa jaminan hari tua bagi semua lansia dapat meningkatkan harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ganjar, negara harus selalu hadir dan mengurus hak masyarakat dari masih dalam kandungan hingga meninggal.
"Setelah itu menuju fase tua, saya ngobrol dengan ASN saya di Dinas Sosial dulu. Sebagai manusia, sampai tua pun itu masih menjadi perhatian kita," sambung mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Dalam konteks penegakan hukum, Ganjar menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi digital untuk membantu proses administratif dan birokrasi. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penegakan hukum dan menjadikan prosesnya lebih efisien.
Salah satu isu yang dia soroti adalah jaminan sosial, khususnya terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ganjar berpendapat bahwa penting untuk memiliki analis data yang handal untuk memahami situasi orang miskin secara lebih baik, sehingga tindakan yang lebih efektif dapat diambil. Dia juga menyampaikan keinginan untuk menyederhanakan BPJS dan memastikan bahwa 99,5% penduduk tercakup oleh jaminan sosial tersebut.
"Kita butuh digital analyst, terbayang jika kita mengetahui data orang miskin dengan baik. Sehingga bisa ditanggulangi dengan baik. Bahkan saat kesulitan, negara harus hadir. Pak, BPJS saya sulit, maka adanya simplifikasi terhadap BPJS dan 99,5% harus ter-cover,” kata Ganjar kepada para mahasiswa Universitas Kristen Maranatha.
Ganjar juga memasukkan upah minimum pekerja dalam program Gaspol. Menurutnya, penentuan upah minimum harus dilakukan secara bijaksana dan adil. Dia telah berdiskusi dengan serikat buruh dan berusaha memberikan pandangan strategis untuk mencapai upah minimum yang layak.
"Upah minimum harus ditetapkan, saya kemarin ngobrol dengan serikat buruh di Kabupaten Bandung Barat. Mencoba memberikan gambaran, strategi bagaimana bisa mencapai upah minimum," ucapnya.
Selanjutnya, program Gaspol melibatkan perhatian terhadap lansia. Ganjar menganggap bahwa jaminan hari tua bagi semua lansia dapat meningkatkan harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ganjar, negara harus selalu hadir dan mengurus hak masyarakat dari masih dalam kandungan hingga meninggal.
"Setelah itu menuju fase tua, saya ngobrol dengan ASN saya di Dinas Sosial dulu. Sebagai manusia, sampai tua pun itu masih menjadi perhatian kita," sambung mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Dalam konteks penegakan hukum, Ganjar menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi digital untuk membantu proses administratif dan birokrasi. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penegakan hukum dan menjadikan prosesnya lebih efisien.
Lihat Juga :
tulis komentar anda