TNI dan Tantangan Indonesia Emas
Kamis, 05 Oktober 2023 - 08:39 WIB
Sunanto, Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Ketua OKK DPP Taruna Merah Putih, Juru Bicara Ganjar Pranowo Foto/Istimewa
Sunanto
Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Ketua OKK DPP Taruna Merah Putih, Juru Bicara Ganjar Pranowo
Setiap tanggal 5 Oktober Indonesia merayakan HUT TNI . Sebagai bagian dari sejarah bangsa, tentu Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran yang sangat strategis. Tidak hanya sebatas menjaga keamanan kedaulatan negara (security), tetapi juga kontribusinya dalam pembangunan
Apalagi hari ini di tengah gejolak ekonomi global, menguatnya populisme, masih besarnya ancaman non-tradisional serta kebangkitan ancaman tradisional seperti perang Rusia dan Ukraina membuat perayaan HUT ke-78 TNI menjadi penting untuk menjadi medium mendiskusikan kembali reformasi TNI sejak setidaknya Reformasi 1998 serta relevansinya untuk menata ulang TNI masa depan
Meskipun dalam negeri relatif lebih damai baik dari ancaman yang bersifat tradisional seperti perang maupun non-tradisional seperti separatisme dan terorisme bisa dikendalikan dan ditanggulangi, akan tetapi ancaman ke depan dengan begitu cepatnya revolusi ancaman yang ada seperti perang siber, geopolitik, perubahan iklim, dan ancaman ketahanan pangan (food security) membutuhkan TNI yang modern, sehingga dapat merespons perubahan ancaman yang ada.
Paling dapat dilihat adalah terus meningkatnya ancaman geopolitik di Laut China Selatan (LCS) misalnya yang mengancam kedaulatan negara. LCS juga berpotensi menjadi pemicu utama munculnya perang dagang di kawasan serta instabilitas kawasan ASEAN yang sejauh ini relatif damai.
Peran TNI sejauh ini dalam menjaga kedaulatan harus diapresiasi karena baik dengan patroli maupun deterence mampu membuat China tidak melanggar ketentuan kedaulatan. Tidak cukup dengan apresiasi, pemerintah seharusnya terus mempercepat akumulasi kekuatan dengan mencapai Minimum Essential Forces (MEF) karena Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara-negara di kawasan
Selain MEF, TNI juga perlu memulai modernisasi tidak hanya yang bersifat material berupa kekuatan militer tetapi juga modernisasi pasukan yang lebih adaptif dengan perubahan ancaman terutama ancaman perang siber. Mengingat model ancaman siber akan memaksa perubahan paradigma pertahanan dalam merespons ancaman dari yang sangat state centric menjadi sangat personal terutama menyangkut keamanan data pribadi.
Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Ketua OKK DPP Taruna Merah Putih, Juru Bicara Ganjar Pranowo
Setiap tanggal 5 Oktober Indonesia merayakan HUT TNI . Sebagai bagian dari sejarah bangsa, tentu Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran yang sangat strategis. Tidak hanya sebatas menjaga keamanan kedaulatan negara (security), tetapi juga kontribusinya dalam pembangunan
Apalagi hari ini di tengah gejolak ekonomi global, menguatnya populisme, masih besarnya ancaman non-tradisional serta kebangkitan ancaman tradisional seperti perang Rusia dan Ukraina membuat perayaan HUT ke-78 TNI menjadi penting untuk menjadi medium mendiskusikan kembali reformasi TNI sejak setidaknya Reformasi 1998 serta relevansinya untuk menata ulang TNI masa depan
Meskipun dalam negeri relatif lebih damai baik dari ancaman yang bersifat tradisional seperti perang maupun non-tradisional seperti separatisme dan terorisme bisa dikendalikan dan ditanggulangi, akan tetapi ancaman ke depan dengan begitu cepatnya revolusi ancaman yang ada seperti perang siber, geopolitik, perubahan iklim, dan ancaman ketahanan pangan (food security) membutuhkan TNI yang modern, sehingga dapat merespons perubahan ancaman yang ada.
Paling dapat dilihat adalah terus meningkatnya ancaman geopolitik di Laut China Selatan (LCS) misalnya yang mengancam kedaulatan negara. LCS juga berpotensi menjadi pemicu utama munculnya perang dagang di kawasan serta instabilitas kawasan ASEAN yang sejauh ini relatif damai.
Peran TNI sejauh ini dalam menjaga kedaulatan harus diapresiasi karena baik dengan patroli maupun deterence mampu membuat China tidak melanggar ketentuan kedaulatan. Tidak cukup dengan apresiasi, pemerintah seharusnya terus mempercepat akumulasi kekuatan dengan mencapai Minimum Essential Forces (MEF) karena Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara-negara di kawasan
Selain MEF, TNI juga perlu memulai modernisasi tidak hanya yang bersifat material berupa kekuatan militer tetapi juga modernisasi pasukan yang lebih adaptif dengan perubahan ancaman terutama ancaman perang siber. Mengingat model ancaman siber akan memaksa perubahan paradigma pertahanan dalam merespons ancaman dari yang sangat state centric menjadi sangat personal terutama menyangkut keamanan data pribadi.
tulis komentar anda