Soal Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran, Partai Perindo Tawarkan 3 Solusi
Senin, 18 September 2023 - 09:10 WIB
"Estimasi KPK ada Rp140 miliar per bulan yang ditujukan kepada ASN itu keliru. Data penerima harus diperbaiki segera," ujarnya.
Kedua, perlu adanya penjatuhan sanksi apabila ada kesengajaan dalam kekeliruan pemberian bantuan. Pasalnya, nilai Rp523 miliar per bulan untuk Bansos itu dinilai bukan jumlah yang sedikit.
Jika ada kesengajaan untuk mengarahkan kepada kelompok atau pihak tertentu, bisa dianggap sebagai pihak yang diuntungkan.
"Anggap hasil monitoring KPK ini warning. Hati-hati, bisa dianggap korupsi, karena negara bisa dirugikan akibat harus mengeluarkan anggaran yang tidak tepat sasaran," jelasnya.
Ketiga, Tama mendorong agar adanya penguatan fungsi pengawasan internal. "Ke depan, Kementerian Sosial harus bekerja sama dengan KPK untuk merancang sistem pengawasan yang lebih baik agar hal seperti ini tidak terus berulang," tutupnya.
Kedua, perlu adanya penjatuhan sanksi apabila ada kesengajaan dalam kekeliruan pemberian bantuan. Pasalnya, nilai Rp523 miliar per bulan untuk Bansos itu dinilai bukan jumlah yang sedikit.
Jika ada kesengajaan untuk mengarahkan kepada kelompok atau pihak tertentu, bisa dianggap sebagai pihak yang diuntungkan.
"Anggap hasil monitoring KPK ini warning. Hati-hati, bisa dianggap korupsi, karena negara bisa dirugikan akibat harus mengeluarkan anggaran yang tidak tepat sasaran," jelasnya.
Ketiga, Tama mendorong agar adanya penguatan fungsi pengawasan internal. "Ke depan, Kementerian Sosial harus bekerja sama dengan KPK untuk merancang sistem pengawasan yang lebih baik agar hal seperti ini tidak terus berulang," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :