Wantimpres Sidarto Tak Rela Honorer Hidup Telantar Sekian Lama
Jum'at, 15 September 2023 - 01:01 WIB
FPPPI adalah organisasi serikat pekerja pelayanan publik yang berbentuk Federasi, bersifat independen, demokratis dan bertanggung jawab yang keanggotaannya tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin maupun aliran politik. FPPPI didirikan di Kabupaten Timika pada 28 Oktober 2018 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
FPPPI merupakan federasi serikat pekerja tingkat nasional yang bertujuan melindungi hak-hak dasar para pekerja pelayan publik di seluruh wilayah Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya. Dalam menjalankan kegiatan dan tujuan-tujuan organisasi ini senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai independensi, demokrasi dan profesionalisme yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
Dia meminta Wantimpres menitipkan masa depan anggota FPPPI kepada pemerintah karena mereka bagian dari pembangunan NKRI di segala bidang bahkan juga di bidang infrastruktur.
“Saya mau titipkan masa depan kami untuk menyampaikan kepada pemerintah saat ini mengingat beberapa bulan ke depan mungkin pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo berakhir. Mereka yang berjumlah 5.009 orang tolong diselesaikan sesuai UU No 5 Tahun 2014 Pasal 131A untuk diangkat menjadi PNS. Dan ada 150 ribu orang lainya mohon kiranya diselesaikan melalui proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/P3K,” ujar Alfonsius.
FPPPI merupakan federasi serikat pekerja tingkat nasional yang bertujuan melindungi hak-hak dasar para pekerja pelayan publik di seluruh wilayah Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya. Dalam menjalankan kegiatan dan tujuan-tujuan organisasi ini senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai independensi, demokrasi dan profesionalisme yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
Dia meminta Wantimpres menitipkan masa depan anggota FPPPI kepada pemerintah karena mereka bagian dari pembangunan NKRI di segala bidang bahkan juga di bidang infrastruktur.
“Saya mau titipkan masa depan kami untuk menyampaikan kepada pemerintah saat ini mengingat beberapa bulan ke depan mungkin pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo berakhir. Mereka yang berjumlah 5.009 orang tolong diselesaikan sesuai UU No 5 Tahun 2014 Pasal 131A untuk diangkat menjadi PNS. Dan ada 150 ribu orang lainya mohon kiranya diselesaikan melalui proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/P3K,” ujar Alfonsius.
(jon)
Lihat Juga :