Anggota DPR Soroti Dampak Efisiensi Anggaran: Anaknya Makan Siang Gratis, Orang Tuanya Di-PHK
loading...
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Giri Ramanda N Kiemas dalam rapat kerja Komisi II DPR di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). FOTO/DANAN DAYA ARYA PUTRA
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Giri Ramanda N Kiemas menyoroti kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo-Gibran. Terutama pemangkasan atau pengurangan belanja honorarium bagi tenaga honorer.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Komisi II DPR bersama mitra kerjanya di ruang rapat Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Kebijakan ini dikhawatirkan menimbulkan PHK massal bagi para tenaga honorer.
"Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK seperti Pak Taufan tadi bicara, kan masih banyak problem, sehingga saya mengkhawatirkan akan terjadi banyaknya pemutusan kontrak PHK bagai tenaga honorer," kata Giri.
Dia lantas menyinggung program besar pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan terjadinya efesiensi anggaran. Lalu membayangkan jika sang anak mendapatkan makan siang di sekolah tapi orang tuanya justru terkena PHK akibat kebijakan efisiensi ini.
"Begini Pak kita kan pemerintah menginisiasi program makan gratis bagi anak-anak sekolah, tapi bagaimana jika orang tua mereka terkena PHK, sehingga makan malam pun mereka bingung, kasihan Pak," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Giri lantas melontarkan pertanyaan terkait kebijakan efisiensi anggaran ini, apakah akan berdampak besar kepada sosial ekonomi di Indonesia? Lantas jika ada pemotongan anggaran, apa mitigasi yang dilakukan pemerintah agar para tenaga honorer ini tidak kehilangan pekerjaannya?
"Apa strategi yang ditetapkan untuk penyelesaian permasalahan honorer yang belum diangkat menjadi PPPK, dan yang terakhir Pak apakah rencana alternatif untuk memastikan tenaga honorer tetap mendapatkan penghasilan yang layak di tengah kebijakan efisiensi," tutupnya.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Komisi II DPR bersama mitra kerjanya di ruang rapat Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Kebijakan ini dikhawatirkan menimbulkan PHK massal bagi para tenaga honorer.
"Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK seperti Pak Taufan tadi bicara, kan masih banyak problem, sehingga saya mengkhawatirkan akan terjadi banyaknya pemutusan kontrak PHK bagai tenaga honorer," kata Giri.
Dia lantas menyinggung program besar pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan terjadinya efesiensi anggaran. Lalu membayangkan jika sang anak mendapatkan makan siang di sekolah tapi orang tuanya justru terkena PHK akibat kebijakan efisiensi ini.
"Begini Pak kita kan pemerintah menginisiasi program makan gratis bagi anak-anak sekolah, tapi bagaimana jika orang tua mereka terkena PHK, sehingga makan malam pun mereka bingung, kasihan Pak," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Giri lantas melontarkan pertanyaan terkait kebijakan efisiensi anggaran ini, apakah akan berdampak besar kepada sosial ekonomi di Indonesia? Lantas jika ada pemotongan anggaran, apa mitigasi yang dilakukan pemerintah agar para tenaga honorer ini tidak kehilangan pekerjaannya?
"Apa strategi yang ditetapkan untuk penyelesaian permasalahan honorer yang belum diangkat menjadi PPPK, dan yang terakhir Pak apakah rencana alternatif untuk memastikan tenaga honorer tetap mendapatkan penghasilan yang layak di tengah kebijakan efisiensi," tutupnya.
(abd)
Lihat Juga :
