Moderasi Beragama Penyelamat Generasi Muda Hadapi Polarisasi
Senin, 11 September 2023 - 16:57 WIB
"Sebenarnya, narasi tentang khilafah itu adalah sebuah narasi internasional ya. Yang mereka (kaum radikal dan intoleran) address sebetulnya hampir semua sistem di dunia, hanya saja kalau di Indonesia, Pancasila lah yang digoyangnya," kata Irfan.
Menurutnya, pembenaran terhadap ideologi transnasional biasanya dilakukan dengan memunculkan narasi historis. Sebagai contoh, masa kekhalifahan Usmani seringkali diagung-agungkan sebagai contoh sistem khilafah yang bisa membawa rakyatnya pada kemakmuran. Nyatanya, jauh panggang dari api.
"Untuk melawan pengusung khilafah yang biasanya menonjolkan narasi historisnya, kita bisa membawa contoh kekhalifahan pada masanya Khulafaur Rasyidin. Apakah Khulafaur Rasyidin, yang dianggap sebagai kekhilafahan yang terbaik dan masih dibawah bimbingan Rasulullah dan para sahabat terdekat, itu menggunakan sistem khilafah yang sama dengan yang digaungkan oleh kelompok intoleran? Tentu saja berbeda," kata Irfan.
CEO dari Mizan Application Publisher ini menambahkan, jika menelisik narasi teologis, maka bisa minta ditunjukkan tentang ayat-ayat yang mengarahkan manusia menerapkan sistem khilafah. Padahal di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan disebutkan, ‘wasyawirhu fil amri,’ yang berarti ‘musyawarahlah dalam perkaramu.’ Ini jelas sesuai dengan sistem demokrasi yang Indonesia jalankan.
Atau misalnya menggunakan narasi logis tentang nasionalisme, maka bisa merujuk pada ijtihad-ijtihad para ulama yang diwakilkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam muktamar NU ke-34 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sesuai dengan konsep Islam.
"Muhammadiyah pun serupa, sudah menentukan juga dalam acara muktamarnya yang ke-47, bahwa Indonesia adalah ‘darul ahdi wa syahadah’ yang berarti ‘negara kesepakatan dan persaksian.’ Nah jadi kita ittiba saja pada narasi logisnya para ulama. Jadi dari berbagai sudut, baik narasi secara historis, teologis, maupun logis. Khilafah itu tidak relevan dan Pancasila bukan sesuatu yang face to face terhadap khilafah, jelas berbeda levelnya," kata Irfan.
Menurutnya, pembenaran terhadap ideologi transnasional biasanya dilakukan dengan memunculkan narasi historis. Sebagai contoh, masa kekhalifahan Usmani seringkali diagung-agungkan sebagai contoh sistem khilafah yang bisa membawa rakyatnya pada kemakmuran. Nyatanya, jauh panggang dari api.
"Untuk melawan pengusung khilafah yang biasanya menonjolkan narasi historisnya, kita bisa membawa contoh kekhalifahan pada masanya Khulafaur Rasyidin. Apakah Khulafaur Rasyidin, yang dianggap sebagai kekhilafahan yang terbaik dan masih dibawah bimbingan Rasulullah dan para sahabat terdekat, itu menggunakan sistem khilafah yang sama dengan yang digaungkan oleh kelompok intoleran? Tentu saja berbeda," kata Irfan.
CEO dari Mizan Application Publisher ini menambahkan, jika menelisik narasi teologis, maka bisa minta ditunjukkan tentang ayat-ayat yang mengarahkan manusia menerapkan sistem khilafah. Padahal di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan disebutkan, ‘wasyawirhu fil amri,’ yang berarti ‘musyawarahlah dalam perkaramu.’ Ini jelas sesuai dengan sistem demokrasi yang Indonesia jalankan.
Atau misalnya menggunakan narasi logis tentang nasionalisme, maka bisa merujuk pada ijtihad-ijtihad para ulama yang diwakilkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam muktamar NU ke-34 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sesuai dengan konsep Islam.
"Muhammadiyah pun serupa, sudah menentukan juga dalam acara muktamarnya yang ke-47, bahwa Indonesia adalah ‘darul ahdi wa syahadah’ yang berarti ‘negara kesepakatan dan persaksian.’ Nah jadi kita ittiba saja pada narasi logisnya para ulama. Jadi dari berbagai sudut, baik narasi secara historis, teologis, maupun logis. Khilafah itu tidak relevan dan Pancasila bukan sesuatu yang face to face terhadap khilafah, jelas berbeda levelnya," kata Irfan.
Lihat Juga :