Penutupan GTRA Summit, Wamen ATR Tekankan Kerja Sama untuk Reforma Agraria
Kamis, 31 Agustus 2023 - 11:09 WIB
Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Raja Juli Antoni. Foto/Ist
JAKARTA - Rangkaian kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 yang berlangsung dari tanggal 29-31 Agustus 2023 secara resmi telah ditutup. Penutupan ini dilakukan langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni.
Kegiatan GTRA Summit tersebut telah menghasilkan deklarasi dan rencana aksi yang merupakan bentuk komitmen dan kesepakatan bersama untuk percepatan reforma agraria sebagai kerja kolaboratif lintas sektor.
Adapun terkait poin deklarasi dan rencana aksi yang dihasilkan bersama lintas kementerian tersebut berisi: pertama, tentang objek permukiman di wilayah pesisir, di atas air, di pulau-pulau kecil, dan di pulau kecil terluar; kedua, aset pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
Ketiga, Penyelesaian permasalahan dan percepatan pemenuhan target sertipikasi tanah transmigrasi; keempat, Percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.
"Saya berharap dengan peneguhan komitmen bersama ini, ego sektoral, dan dispute-dispute yang masih tersisa bisa kita singkirkan untuk kepentingan bersama," kata Raja Antoni, Kamis (31/08/2023).
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut mengungkapkan, dengan adanya deklarasi dan rencana aksi tersebut dapat meningkatkan capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.
Kegiatan GTRA Summit tersebut telah menghasilkan deklarasi dan rencana aksi yang merupakan bentuk komitmen dan kesepakatan bersama untuk percepatan reforma agraria sebagai kerja kolaboratif lintas sektor.
Adapun terkait poin deklarasi dan rencana aksi yang dihasilkan bersama lintas kementerian tersebut berisi: pertama, tentang objek permukiman di wilayah pesisir, di atas air, di pulau-pulau kecil, dan di pulau kecil terluar; kedua, aset pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
Ketiga, Penyelesaian permasalahan dan percepatan pemenuhan target sertipikasi tanah transmigrasi; keempat, Percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.
"Saya berharap dengan peneguhan komitmen bersama ini, ego sektoral, dan dispute-dispute yang masih tersisa bisa kita singkirkan untuk kepentingan bersama," kata Raja Antoni, Kamis (31/08/2023).
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut mengungkapkan, dengan adanya deklarasi dan rencana aksi tersebut dapat meningkatkan capaian yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.
Lihat Juga :