Partai Perindo Hormati Sikap Muhammadiyah Tak Izinkan Kampusnya untuk Kampanye Politik
Selasa, 29 Agustus 2023 - 21:06 WIB
Menurut Abdul Khaliq, kampanye politik di kampus akan memberikan dampak positif, terutama bagi mahasiswa untuk melatih kecerdasan intelektualnya dalam menghadapi masalah, dan mengembangkan pemikiran untuk menemukan solusi-solusinya.
Di samping itu, dampak positif lain dari kampanye politik itu adalah dapat menjadi sarana edukasi politik untuk mengembangkan literasi politik. Hal ini sebagai pengalaman sekaligus bekal dalam menyikapi dinamika kehidupan demokrasi agar tetap rasional dan toleran.
"Partai perindo mengharapkan kebolehan kampanye politik di lembaga pendidikan dapat menjadi momentum bangkitnya tradisi intelektual di lingkungan mahasiswa, sekaligus angin segar bagi pertumbuhan pemikiran gagasan, dan demokrasi di lingkungan generasi muda Indonesia," papar Abdul Khaliq.
Namun demikian, lanjut dia, kampanye politik di kampus juga harus memperhatikan aspek keseimbangan dan keadilan dalam pemberian kesempatan kepada partai politik dari pemegang otoritas lembaga pendidikan yang bersangkutan.
"Dengan demikian maka kesempatan yang diberikan kepada partai politik dari pemegang otoritas lembaga pendidikan itu, menjadi proporsional dan dirasakan adil bagi semua pemangku kepentingan politik," pungkasnya.
Di samping itu, dampak positif lain dari kampanye politik itu adalah dapat menjadi sarana edukasi politik untuk mengembangkan literasi politik. Hal ini sebagai pengalaman sekaligus bekal dalam menyikapi dinamika kehidupan demokrasi agar tetap rasional dan toleran.
"Partai perindo mengharapkan kebolehan kampanye politik di lembaga pendidikan dapat menjadi momentum bangkitnya tradisi intelektual di lingkungan mahasiswa, sekaligus angin segar bagi pertumbuhan pemikiran gagasan, dan demokrasi di lingkungan generasi muda Indonesia," papar Abdul Khaliq.
Namun demikian, lanjut dia, kampanye politik di kampus juga harus memperhatikan aspek keseimbangan dan keadilan dalam pemberian kesempatan kepada partai politik dari pemegang otoritas lembaga pendidikan yang bersangkutan.
"Dengan demikian maka kesempatan yang diberikan kepada partai politik dari pemegang otoritas lembaga pendidikan itu, menjadi proporsional dan dirasakan adil bagi semua pemangku kepentingan politik," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda