Survei Jalur Tidak Resmi, BNPP: Momentum Menata Perbatasan Negara

JAKARTA - Peringatan HUT ke-78 RI menjadi momentum bagi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memetakan daerah perbatasan yang disinyalir menjadi lokasi favorit untuk kegiatan ilegal. Kali ini, pemetaan dilakukan di perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 80 Kilometer di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Secara historikal banyak jalur tradisional atau dikenal sebagai jalur tikus untuk melintas antarnegara dengan alasan berkebun, membeli kebutuhan hidup, ibadah, kunjungan keluarga. Hal ini sudah terjadi turun temurun sejak dahulu.



Sejalan dengan perkembangan keadaan, jalur tradisional tersebut acapkali disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti membawa pekerja-pekerja luar kawasan untuk masuk ke bekerja di negara tetangga, atau malah untuk melakukan aksi membawa barang ilegal.

"Jalur tersebut digunakan untuk rencana seorang atau kelompok di dalam negeri untuk mewujudkan aksinya di negara tetangga atau sebaliknya, dan sering disebut jalur transnasional crime," ujar Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon seusai pelepasan tim survei JTR di Makodam XII Tanjung Pura di Pontianak, Jumat (11/8/2023).



Menurut Simbolon, BNPP menginisiasi kegiatan pemantauan bersama lintas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah atas jalur-jalur tersebut secara berkala. Tujuannya untuk memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait operasi dan prosedur penanganan aktivitas ilegal yang melalui jalur tidak resmi.

"Kebutuhan yang ingin dicapai BNPP di antaranya mengetahui secara pasti jumlah titik perlintasan tak resmi ini, hingga tersedianya rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan negeri ini untuk bisa memberikan skenario dalam skala nasional, sehingga mampu menangani masalah diperbatasan secara tuntas," jelasnya.

Terkait peningkatan wewenang dalam penertiban dan penindakan, Simbolon menyampaikan peningkatan kewenangan itu nanti akan terwujud seiring dengan peningkatan kualitas kolaborasi BNPP dengan TNI, Imigrasi, Bea dan Cukai.

“Jadi peningkatan kewenangan itu nanti harus substantif dia, bukan hanya sekadar formalitas, dalam mendukung tugas dan fungsi para anggota BNPP," paparnya.