BKSAP DPR Dorong Sidang AIPA ke-44 Perkuat Kekuatan ASEAN
Sabtu, 05 Agustus 2023 - 01:01 WIB
Dia menambahkan, dengan adanya parlemen ASEAN segala pengawalan kepentingan dan potensinya dapat dilakukan secara bersama-sama. Putu menjelaskan, 10 Negara ASEAN yang merupakan anggota AIPA, 9 negara di antaranya diundang dan akan hadir, sementara 1 negara tidak diundang yaitu Myanmar.
Alasannya, Myanmar saat ini tengah mengalami tantangan demokrasi, di mana proses demokratisasi belum terimplementasi. “Memang AIPA dan ASEAN terus mengawal proses demokratisasi Myanmar. AIPA jika dilihat komposisinya dari 10 negara, sebagian negara menggunakan konsep parlementer dan sisanya menganut sistem demokrasi presidensial,” jelas legislator asal Bali ini.
Untuk itu, Putu mengatakan, Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong five point consensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis atau kudeta. Selanjutnya, Putu mengungkap, five point consensus untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yaitu tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi.
Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spesial envoy. “Keempat, isu-isu yang berhubungan dengan human right atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Terakhir, justru ASEAN mengirim utusan / envoy untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar. Itulah poin-poin dari five point konsensus yang ingin kita capai,” ungkapnya.
Dia menuturkan, Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta akan membahas berbagai isu seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politik, ekonomi, sosial, dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA juga tentunya akan mengangkat isu sawit nikel, isu konflik Rusia - Ukraina, Myanmar, SDGs, dan ekonomi hijau.
Alasannya, Myanmar saat ini tengah mengalami tantangan demokrasi, di mana proses demokratisasi belum terimplementasi. “Memang AIPA dan ASEAN terus mengawal proses demokratisasi Myanmar. AIPA jika dilihat komposisinya dari 10 negara, sebagian negara menggunakan konsep parlementer dan sisanya menganut sistem demokrasi presidensial,” jelas legislator asal Bali ini.
Untuk itu, Putu mengatakan, Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong five point consensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis atau kudeta. Selanjutnya, Putu mengungkap, five point consensus untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yaitu tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi.
Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spesial envoy. “Keempat, isu-isu yang berhubungan dengan human right atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Terakhir, justru ASEAN mengirim utusan / envoy untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar. Itulah poin-poin dari five point konsensus yang ingin kita capai,” ungkapnya.
Dia menuturkan, Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta akan membahas berbagai isu seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politik, ekonomi, sosial, dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA juga tentunya akan mengangkat isu sawit nikel, isu konflik Rusia - Ukraina, Myanmar, SDGs, dan ekonomi hijau.
Lihat Juga :