Karakteristik Presiden Terpilih 2024 Tentukan Masa Depan Indonesia
Sabtu, 29 Juli 2023 - 02:07 WIB
Tipe yang pertama (solidarity maker) mempunyai kemampuan menggalang massa, memainkan simbol-simbol identitas untuk menggalang solidaritas. Tipe kepemimpinan ini terwakili dalam diri Presiden Soekarno dan para politisi pemimpin partai.
Kemudian tipe kedua (administrator) terwakili dalam diri Mohammad Hatta dan para ekonom-teknokrat yang memiliki kecakapan teknis dan administratif yang diperlukan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
Tipe kepemimpinan solidarity maker dinilai tepat untuk mengelola masalah-masalah nation building, sedangkan tipe administrator dinilai tepat untuk mengelola masalah state building.
"Dari berbagai kajian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kepemimpinan politik di Indonesia pada fase awal kemerdekaan hingga medio 1950-an adalah corak kepemimpinan politisi-cendekiawan atau negarawan-cendekiawan," ujar Pontjo.
Beberapa nama tokoh bisa disebut sebagai representasi corak kepemimpinan tersebut antara lain Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Natsir, dan beberapa tokoh lainnya. Tokoh-tokoh tersebut dikenang karena gagasan-gagasan mereka yang diwariskan pada bangsa ini. Karena kenegarawanan dan kecendekiawanannya.
Kehadiran dan peran karakteristik pemimpin-cendekiawan berubah total pada masa kekuasaan Orde Baru periode 1966-1998. Selama 30 tahun Orde Baru, kecuali Soeharto, yang dominan adalah tipe kepemimpinan teknokratis, yang dalam batas tertentu sesuai dengan kategori Feith tentang “administrator”.
"Berbeda dengan corak pemimpin era sebelumnya yang didominasi para politisi-cendekiawan, para pemimpin Orde Baru bukan politisi (tidak berasal dari partai politik) melainkan para ekonom teknokrat dan profesional," kata Pontjo.
Setidaknya dalam dua dekade terakhir muncul fenomena kepemimpinan nasional model baru yang berasal dari partai politik.
Dengan demikian, partai politik kembali menjadi sumber kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional. Pengamatan selintas atas corak kepemimpinan yang berasal dari partai politik dua dekade terakhir ini menunjukkan menonjolnya karakteristik kepemimpinan yang transaksional pragmatis, namun kurang diimbangi dengan visi kebangsaan yang menjangkau ke masa depan.
Kemudian tipe kedua (administrator) terwakili dalam diri Mohammad Hatta dan para ekonom-teknokrat yang memiliki kecakapan teknis dan administratif yang diperlukan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
Tipe kepemimpinan solidarity maker dinilai tepat untuk mengelola masalah-masalah nation building, sedangkan tipe administrator dinilai tepat untuk mengelola masalah state building.
"Dari berbagai kajian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kepemimpinan politik di Indonesia pada fase awal kemerdekaan hingga medio 1950-an adalah corak kepemimpinan politisi-cendekiawan atau negarawan-cendekiawan," ujar Pontjo.
Beberapa nama tokoh bisa disebut sebagai representasi corak kepemimpinan tersebut antara lain Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Natsir, dan beberapa tokoh lainnya. Tokoh-tokoh tersebut dikenang karena gagasan-gagasan mereka yang diwariskan pada bangsa ini. Karena kenegarawanan dan kecendekiawanannya.
Kehadiran dan peran karakteristik pemimpin-cendekiawan berubah total pada masa kekuasaan Orde Baru periode 1966-1998. Selama 30 tahun Orde Baru, kecuali Soeharto, yang dominan adalah tipe kepemimpinan teknokratis, yang dalam batas tertentu sesuai dengan kategori Feith tentang “administrator”.
"Berbeda dengan corak pemimpin era sebelumnya yang didominasi para politisi-cendekiawan, para pemimpin Orde Baru bukan politisi (tidak berasal dari partai politik) melainkan para ekonom teknokrat dan profesional," kata Pontjo.
Setidaknya dalam dua dekade terakhir muncul fenomena kepemimpinan nasional model baru yang berasal dari partai politik.
Dengan demikian, partai politik kembali menjadi sumber kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional. Pengamatan selintas atas corak kepemimpinan yang berasal dari partai politik dua dekade terakhir ini menunjukkan menonjolnya karakteristik kepemimpinan yang transaksional pragmatis, namun kurang diimbangi dengan visi kebangsaan yang menjangkau ke masa depan.
(jon)
tulis komentar anda