KPK Bentuk Tim Usut Dugaan Korupsi Proyek Toilet Rp98,6 Miliar di Bekasi

Selasa, 25 Juli 2023 - 10:28 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim untuk mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan toilet mewah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim untuk mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan toilet mewah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya, toilet mewah untuk sekolah tersebut dibangun di banyak titik daerah Kabupaten Bekasi.

"Sekarang ini kita sedang membentuk timnya, karena ini kan ada 488 titik dan itu tersebar di seluruh Bekasi, ada sekitar 20 berapa kecamatan gitu," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur saat dikonfirmasi, Selasa (25/7/2023).



Asep menjelaskan saat ini pihaknya sedang fokus menghitung kerugian keuangan negara dari proyek pembangunan toilet mewah untuk sekolah di Bekasi. KPK berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tentunya juga untuk melakukan penghitungan kerugian negara itu harus betul-betul fiks, kenapa? Karena masing-masing toilet itu ada perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Karena tidak hanya satu vendor itu, ada beberapa vendor," jelasnya.



Dijelaskan Asep, ada beberapa toilet yang dibangun tidak sesuai spesifikasi. Tapi, ada juga yang mendekati spesifikasi. Oleh karenanya, Asep menilai spesifikasi pembangunan toilet di masing-masing titik di daerah Bekasi berbeda-beda.

"Misalnya, satu toilet ada yang kekurangannya di bagian lantainya, yang lain di bagian kelengkapan yang lain, di sini satu persatu kita pastikan, seperti itu," paparnya.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait pembangunan toilet sekolah di Bekasi yang menghabiskan anggaran hingga Rp96,8 miliar. Saat ini, KPK masih terus mengumpulkan bahan dan keterangan dari sejumlah pihak terkait proyek pembangunan toilet ini.

Penyelidikan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang masuk ke KPK pada awal Januari 2021. Laporan tersebut kemudian ditelaah dan diverifikasi oleh bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
Halaman :
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More