Viral Wali Murid Keluhkan Mahalnya Seragam Siswa, Jubir Perindo: Kita Abai pada Hal Fundamental
Sabtu, 22 Juli 2023 - 21:56 WIB
Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati menyoroti keluhan wali murid terkait mahalnya biaya pembelian seragam dan atribut siswa baru di SMA Negeri 1 Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur. FOTO/DOK.MPI
JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati menyoroti keluhan wali murid terkait mahalnya biaya pembelian seragam dan atribut siswa baru di SMA Negeri 1 Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur. Keluhan wali murid ini viral di media sosial.
Menurut Ike Julies, isu mahalnya biaya seragam dan atribut siswa baru perlu diperhatikan oleh sekolah dan pemerintah daerah. Semua pemangku kebijakan perlu duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
"Oleh karena itu, kerja sama antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan wali murid sangat penting dalam mencari solusi yang berkelanjutan untuk masalah ini agar dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua siswa," kata Ike Julies Tiati di Jakarta, Sabtu (22/7/2023).
Ike yang merupakan bacaleg DPR Dapil Sumatera Selatan 2 (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang), itu menegaskan, masalah biaya seragam dan atribut siswa baru yang mahal bukan hanya dialami di SMA Negeri 1 Kedungwaru, Tulungagung tapi juga banyak di sekolah lain. Karena itu, kata Ike, keluhan dari para wali murid ini adalah hal yang serius dan perlu ditangani dengan bijaksana.
Ike dalam hal ini berkaca dari beberapa kasus di sejumlah daerah pada tahun 2022 lalu. Salah satu SMP Negeri di Bandung, Jawa Barat misalnya, menjual seragam sekolah dan jas almamater secara paksa kepada siswa baru. Sementara di Yogyakarta juga ditemukan praktik jual beli seragam sekolah dengan harga yang lebih mahal di pasaran.
"Nah, di sini saya menekankan pentingnya transparansi dari pihak sekolah. Semua biaya harus dijelaskan secara rinci dan terbuka kepada para wali murid sehingga mereka memahami dengan jelas apa saja yang harus dibayar dan mengapa biaya tersebut dibutuhkan," kata politikus Partai Perindo, partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.
Selain transparansi anggaran, Ike yang juga mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu menekankan, adanya rencana anggaran. Sekolah dapat merencanakan anggaran yang lebih terstruktur untuk seragam dan atribut siswa baru, sehingga dapat mengurangi beban finansial bagi para wali murid.
"Upaya ini dapat membantu memastikan bahwa biaya yang dibebankan pada wali murid tidak melebihi batas yang wajar," ucapnya.
Masalah mahalnya biaya atribut sekolah, kata Ike, bisa diselesaikan dengan adanya bantuan keuangan. Menurutnya, pihak sekolah atau pemerintah daerah bisa mempertimbangkan memberikan bantuan keuangan atau subsidi bagi wali murid yang memang kesulitan secara finansial untuk membeli seragam dan atribut siswa baru.
"Bantuan ini dapat membantu memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak," katanya.
Ike menyarankan sebaiknya sekolah fokus pada pembenahan kemampuan siswa ketimbang memunculkan polemik baru seperti atribut siswa. "Kita terlalu fokus pada atribut siswa tapi abai pada hal yang fundamental seperti pengembangan skill dan karakter anak-anak. Kita masih ribut soal jarak sekolah tapi negara luar sudah mengambil jarak jauh dari kita dalam banyak hal," katanya.
Menurut Ike Julies, isu mahalnya biaya seragam dan atribut siswa baru perlu diperhatikan oleh sekolah dan pemerintah daerah. Semua pemangku kebijakan perlu duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
"Oleh karena itu, kerja sama antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan wali murid sangat penting dalam mencari solusi yang berkelanjutan untuk masalah ini agar dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua siswa," kata Ike Julies Tiati di Jakarta, Sabtu (22/7/2023).
Ike yang merupakan bacaleg DPR Dapil Sumatera Selatan 2 (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang), itu menegaskan, masalah biaya seragam dan atribut siswa baru yang mahal bukan hanya dialami di SMA Negeri 1 Kedungwaru, Tulungagung tapi juga banyak di sekolah lain. Karena itu, kata Ike, keluhan dari para wali murid ini adalah hal yang serius dan perlu ditangani dengan bijaksana.
Ike dalam hal ini berkaca dari beberapa kasus di sejumlah daerah pada tahun 2022 lalu. Salah satu SMP Negeri di Bandung, Jawa Barat misalnya, menjual seragam sekolah dan jas almamater secara paksa kepada siswa baru. Sementara di Yogyakarta juga ditemukan praktik jual beli seragam sekolah dengan harga yang lebih mahal di pasaran.
"Nah, di sini saya menekankan pentingnya transparansi dari pihak sekolah. Semua biaya harus dijelaskan secara rinci dan terbuka kepada para wali murid sehingga mereka memahami dengan jelas apa saja yang harus dibayar dan mengapa biaya tersebut dibutuhkan," kata politikus Partai Perindo, partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.
Selain transparansi anggaran, Ike yang juga mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu menekankan, adanya rencana anggaran. Sekolah dapat merencanakan anggaran yang lebih terstruktur untuk seragam dan atribut siswa baru, sehingga dapat mengurangi beban finansial bagi para wali murid.
"Upaya ini dapat membantu memastikan bahwa biaya yang dibebankan pada wali murid tidak melebihi batas yang wajar," ucapnya.
Masalah mahalnya biaya atribut sekolah, kata Ike, bisa diselesaikan dengan adanya bantuan keuangan. Menurutnya, pihak sekolah atau pemerintah daerah bisa mempertimbangkan memberikan bantuan keuangan atau subsidi bagi wali murid yang memang kesulitan secara finansial untuk membeli seragam dan atribut siswa baru.
"Bantuan ini dapat membantu memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak," katanya.
Ike menyarankan sebaiknya sekolah fokus pada pembenahan kemampuan siswa ketimbang memunculkan polemik baru seperti atribut siswa. "Kita terlalu fokus pada atribut siswa tapi abai pada hal yang fundamental seperti pengembangan skill dan karakter anak-anak. Kita masih ribut soal jarak sekolah tapi negara luar sudah mengambil jarak jauh dari kita dalam banyak hal," katanya.
(abd)
tulis komentar anda