Aktivis JARI 98 Sebut Polisi RW Bukan Alat Politik Pemilu 2024
Kamis, 20 Juli 2023 - 21:00 WIB
"Hoaks kemudian SARA karena bagaimana pun juga isu agama itu yang sangat riskan untuk membuat konflik di masyarakat," katanya.
Karena itu, menjaga ketertiban dan keamanan serta pertahanan bukan hanya tugas TNI-Polri.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai peran Polisi RW kembali ke filosofi kepolisian itu sendiri, yakni menjaga keamanan dan ketertiban. "Menjaga pemilu damai, kepentingannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pemaknaan ini sebagai jembatan komunikasi masyarakat dan kepolisian menjaga kondusifitas," ujarnya.
Pemilu selayaknya harus dilakukan secara riang gembira. Siapa pun pemenangnya, kata dia, tujuannya adalah untuk Indonesia Raya. Hari menegaskan menjaga kondusifitas keamanan tidak hanya satu insititusi atau satu kelompok.
"Polisi RW ini juga bisa jadi kekuatan rakyat juga, tinggal bagaimana kita memaknai ini terutama di lingkungan. Pemilu ini gak perlu dibikin momok yang menakutkan. Namanya pemilu ya kita bikin aja riang gembira," katanya.
Menurut Hari, Polisi RW bisa efektif ketika mampu melibatkan publik. Sebab, tantangan terbesar bangsa ini adalah pecah-belah dan polarisasi. "Jangan lagi ada politik polarisasi di masyarakat dengan cara-cara tidak manusiawi," katanya.
Sementara itu, aktivis 98 Yogyakarta, Roy Ferdinan Martin Sitorus mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam terbosan program Polisi RW. Menurutnya, terobosan ini sebagai alat untuk memastikan pemilu damai.
Model Polisi RW banyak diterapkan di banyak negara. Para personel langsung masuk ke tengah-tengah masyarakat, sehingga bekerja efisien.
"Polisi RW ini harus tetap didukung dari sisi anggaran dan teknologi. Tentu harus didukung pemerintah. Polisi RW juga harus diimbangi kompetensi dan intergratas yang diimbangi teknologi juga," katanya.
Menurut Roy, tantangan terbesar saat ini adalah polarisasi, identintas, dan pihaknya mengajak untuk hadapi bersama-sama dan tidak berhenti di Polisi RW.
Karena itu, menjaga ketertiban dan keamanan serta pertahanan bukan hanya tugas TNI-Polri.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai peran Polisi RW kembali ke filosofi kepolisian itu sendiri, yakni menjaga keamanan dan ketertiban. "Menjaga pemilu damai, kepentingannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pemaknaan ini sebagai jembatan komunikasi masyarakat dan kepolisian menjaga kondusifitas," ujarnya.
Pemilu selayaknya harus dilakukan secara riang gembira. Siapa pun pemenangnya, kata dia, tujuannya adalah untuk Indonesia Raya. Hari menegaskan menjaga kondusifitas keamanan tidak hanya satu insititusi atau satu kelompok.
"Polisi RW ini juga bisa jadi kekuatan rakyat juga, tinggal bagaimana kita memaknai ini terutama di lingkungan. Pemilu ini gak perlu dibikin momok yang menakutkan. Namanya pemilu ya kita bikin aja riang gembira," katanya.
Menurut Hari, Polisi RW bisa efektif ketika mampu melibatkan publik. Sebab, tantangan terbesar bangsa ini adalah pecah-belah dan polarisasi. "Jangan lagi ada politik polarisasi di masyarakat dengan cara-cara tidak manusiawi," katanya.
Sementara itu, aktivis 98 Yogyakarta, Roy Ferdinan Martin Sitorus mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam terbosan program Polisi RW. Menurutnya, terobosan ini sebagai alat untuk memastikan pemilu damai.
Model Polisi RW banyak diterapkan di banyak negara. Para personel langsung masuk ke tengah-tengah masyarakat, sehingga bekerja efisien.
"Polisi RW ini harus tetap didukung dari sisi anggaran dan teknologi. Tentu harus didukung pemerintah. Polisi RW juga harus diimbangi kompetensi dan intergratas yang diimbangi teknologi juga," katanya.
Menurut Roy, tantangan terbesar saat ini adalah polarisasi, identintas, dan pihaknya mengajak untuk hadapi bersama-sama dan tidak berhenti di Polisi RW.
tulis komentar anda