Kemendagri Dorong Desa Gunakan Aplikasi Suskeudes
Selasa, 11 Juli 2023 - 21:49 WIB
"Salah satu icon atau penanda dari pengembangan siskeudes 2.0.5 tersebut adalah terkait ketersediaan fitur tagging kegiatan maupun fitur monitoring pemerintah daerah untuk memudahkan proses pemantauan progres laporan belanja APB Desa berdasarkan kegiatan maupun sumber dana," tutur Eko.
Untuk itu, katanya, kegiatan ToMT Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa ini menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaan penguatan kapasitas seperti ini merupakan upaya bersama untuk mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik lagi.
"Tantangan terbesar kita dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya di bidang pengelolaan keuangan desa adalah tentang kesiapan dan kemampuan dari kita dalam mendelivery kebijakan dan instrumen pendukungnya secara baik kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa," imbuhnya.
Dengan begitu, kata Eko, dalam implementasinya baik dari aspek pemahaman kebijakan maupun aspek penerapan aplikasi bisa berjalan dengan optimal. Kata dia, kalau Ditjen Bina Pemerintahan Desa mempunyai tanggung jawab Program Penguatan Pemerintahan Desa yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri atau yang kita sebut dengan P3PD, yang tujuan akhir program tersebut adalah ingin mewujudkan belanja desa yang berkualitas.
Untuk itu, lanjut dia, guna mendukung program tersebut akan dilakukan pelatihan pada pemerintah desa mengenai penerapan aplikasi pengelolaan keuangan desa.
"Output besar dari kegiatan ini nantinya adalah tersedianya pengajar yang handal untuk transfer pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada peserta ToT maupun pelatihan atau bimbingan teknis berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan penerapan aplikasi pengelolaan keuangan desa sehingga menghasilkan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa," pungkasnya.
Untuk itu, katanya, kegiatan ToMT Penerapan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa ini menjadi sangat penting, mengingat pelaksanaan penguatan kapasitas seperti ini merupakan upaya bersama untuk mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik lagi.
"Tantangan terbesar kita dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya di bidang pengelolaan keuangan desa adalah tentang kesiapan dan kemampuan dari kita dalam mendelivery kebijakan dan instrumen pendukungnya secara baik kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa," imbuhnya.
Dengan begitu, kata Eko, dalam implementasinya baik dari aspek pemahaman kebijakan maupun aspek penerapan aplikasi bisa berjalan dengan optimal. Kata dia, kalau Ditjen Bina Pemerintahan Desa mempunyai tanggung jawab Program Penguatan Pemerintahan Desa yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri atau yang kita sebut dengan P3PD, yang tujuan akhir program tersebut adalah ingin mewujudkan belanja desa yang berkualitas.
Untuk itu, lanjut dia, guna mendukung program tersebut akan dilakukan pelatihan pada pemerintah desa mengenai penerapan aplikasi pengelolaan keuangan desa.
"Output besar dari kegiatan ini nantinya adalah tersedianya pengajar yang handal untuk transfer pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada peserta ToT maupun pelatihan atau bimbingan teknis berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan penerapan aplikasi pengelolaan keuangan desa sehingga menghasilkan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda