RUU Cipta Kerja, Anggota DPD Tolak Kewenangan Daerah Ditarik ke Pusat

Menurut dia, masing-masing daerah itu berbeda karakter. Misalnya penggunaan tata ruang, baik provinsi, kabupaten dan kota.

Dia menegaskan, setiap daerah dalam hal ini kearifan lokalnya perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat juga.

"Pada dasarnya kami ini tidak menolak keseluruhan dari pada RUU cipta kerja ini. Dari segi positifnya ada baiknya juga, tapi sisi negatifnya ada juga yang saya sampaikan tadi seperti itu, pada intinya kami menolak pointers dalam hal kewenangan daerah ditarik ke pusat," tuturnya.(Baca juga: DPR Akan Pelajari Kajian Muhammadiyah tentang RUU Cipta Kerja )