Ditjen Bina Pemdes Dorong Pengelolaan Keuangan Desa yang Efektif dan Transparan
Senin, 26 Juni 2023 - 21:56 WIB
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat membuka kegiatan Finalisasi Modul ToMT, ToT Pelatihan Aplikasi Siskeudes, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/06/2023). Foto/istimewa
JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) tengah melakukan finalisasi modul pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa. Pelatihan ini merupakan bagian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) tahun 2023.
Program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank) ini akan dilakukan di lebih dari 33.000 desa di seluruh Indonesia.
DirekturJenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat membuka kegiatan “Finalisasi Modul ToMT, ToT Pelatihan Aplikasi Siskeudes”, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/06/2023) mengharapkan modul yang dihasilkan mudah dimengerti dan diaplikasikan.
Eko menjelaskan, Ditjen Bina Pemdes terus berupaya melakukan langkah-langkah penguatan dalam kerangka mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa supaya dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.
"Salah satunya yaitu dengan membangun satu aplikasi Sistem keuangan Desa berbasis teknologi informasi, yang kita sebut dengan Siskeudes," katanya.
Sebagaimana diketahui, isu mengenai pengelolaan keuangan Desa akan terus menjadi perhatian publik. Ini terlihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan diskusi atau rapat-rapat koordinasi yang mengambil tema mengenai efektifitas, transparansi, serta akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan Desa.
Semua itu merupakan konskuensi dari jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah Desa selama kurun waktu 9 tahun yang mencapai sekitar Rp 538,6 triliun.
"Dari jumlah anggaran yang cukup besar itu, tentu publik menghendaki terwujudnya prinsip keterbukaan, transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya kepada pihak yang secara administratif bertanggungjawab, yaitu pemerintah Desa," katanya.
Eko memaparkan, Siskeudes sebagai aplikasi alat bantu Pemerintah Desa dalam menatakelolakan keuangan Desa, dibangun dan dikembangkan oleh Kemendagri bekerjasama dengan BPKP sejak Tahun 2015.
Aplikasi itu terus diperbaharui sesuai dengan perubahan kebijakan maupun perkembangan teknologi informasi.
Program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank) ini akan dilakukan di lebih dari 33.000 desa di seluruh Indonesia.
DirekturJenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat membuka kegiatan “Finalisasi Modul ToMT, ToT Pelatihan Aplikasi Siskeudes”, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (26/06/2023) mengharapkan modul yang dihasilkan mudah dimengerti dan diaplikasikan.
Eko menjelaskan, Ditjen Bina Pemdes terus berupaya melakukan langkah-langkah penguatan dalam kerangka mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa supaya dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.
"Salah satunya yaitu dengan membangun satu aplikasi Sistem keuangan Desa berbasis teknologi informasi, yang kita sebut dengan Siskeudes," katanya.
Sebagaimana diketahui, isu mengenai pengelolaan keuangan Desa akan terus menjadi perhatian publik. Ini terlihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan diskusi atau rapat-rapat koordinasi yang mengambil tema mengenai efektifitas, transparansi, serta akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan Desa.
Semua itu merupakan konskuensi dari jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah Desa selama kurun waktu 9 tahun yang mencapai sekitar Rp 538,6 triliun.
"Dari jumlah anggaran yang cukup besar itu, tentu publik menghendaki terwujudnya prinsip keterbukaan, transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya kepada pihak yang secara administratif bertanggungjawab, yaitu pemerintah Desa," katanya.
Eko memaparkan, Siskeudes sebagai aplikasi alat bantu Pemerintah Desa dalam menatakelolakan keuangan Desa, dibangun dan dikembangkan oleh Kemendagri bekerjasama dengan BPKP sejak Tahun 2015.
Aplikasi itu terus diperbaharui sesuai dengan perubahan kebijakan maupun perkembangan teknologi informasi.
(muh)
tulis komentar anda