Survei Lemkapi: Program Jumat Curhat Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri
Senin, 19 Juni 2023 - 12:23 WIB
Penanganan kasus anggota Polri ini akhirnya ditetapkan Komisi Kode Etik Profesi dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kasus ini juga dinilai masyarakat sangat transparan sehingga banyak dipuji karena penanganannya berbasis ilmiah scientific crime investigastion.
Kemudian, kerja sama Polri dan TNI dalam pengamanan event internasional G-20 di Bali, KTT ASEAN di Labuan Bajo, serta kegiatan pengamanan Lebaran juga diapresiasi publik.
Selain itu, kebijakan Kapolri yang kini menerapkan pelayanan berbasis IT, seperti ETLE, Telepon 110, Propam presisi, Dumas Presisi, Pelayanan SIM Sinar, Quikc Respons Polri, penyelesaian hukum restoratif justice, dan Polri tidak antikritik, juga menyumbang trust masyarakat terhadap Polri.
Menurut Edi, kegiatan Jumat Curhat Polri kini jadi unggulan dan disukai masyarakat. Responden berharap kebijakan Kapolri ini terus ditingkatkan. Sebab kini masyarakat merasakan semakin muda menyampaikan segala uneg-uneg dan keluh kesah kepada Polri.
"Setiap ada program Jumat Curhat langsung disambut warga di berbagai daerah. Masyarakat senang, semua persoalan yang disampaikan langsung direspons," kata Edi.
Persoalan yang diterima Polri dalam Jumat Curhat cukup beragam dan tidak hanya terkait Kamtibmas. Hampir semua masalah ditumpahkan warga, mulai dari masalah pekerjaan, pelayanan SIM, sengketa tanah, dan pembangunan jalan. Bahkan, kapolda dan gubernur, serta wali kota, camat, lurah, hingga RW, kerap hadir ketika digelar Jumat Curhat.
"Kami melihat masyarakat suka karena saat itu keluhan warga langsung direspons pimpinan polri yang hadir. Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek, kerap hadir," kata pengajar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini, yang juga hadir langsung memantau Jumat Curhat di Polda Jatim.
Selain percaya, terdapat juga respon yang mengaku tidak percaya sepenuhnya terhadap kinerja polri. Responden kelompok ini jumlahnya berada pada posisi 14,5 persen.
Sebagian responden kelompok ini beralasan masih ada oknum polisi yang melakukan penyimpangan dan penyalagunaan kewenangan, termasuk kasus penerimaan SDM di Polda Jateng. Kehidupan hedon oknum anggota polri dan keluarganya juga masih terjadi sehingga responden mengkritisinya.
Meski demikian, responden meyakini kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin baik apabila proses hukum di Polres dan Polda dibenahi dan pengawasannya ditingkatkan. Responden menilai masih dibutuhkan pembinaan dan perbaikan.
Kemudian, kerja sama Polri dan TNI dalam pengamanan event internasional G-20 di Bali, KTT ASEAN di Labuan Bajo, serta kegiatan pengamanan Lebaran juga diapresiasi publik.
Selain itu, kebijakan Kapolri yang kini menerapkan pelayanan berbasis IT, seperti ETLE, Telepon 110, Propam presisi, Dumas Presisi, Pelayanan SIM Sinar, Quikc Respons Polri, penyelesaian hukum restoratif justice, dan Polri tidak antikritik, juga menyumbang trust masyarakat terhadap Polri.
Menurut Edi, kegiatan Jumat Curhat Polri kini jadi unggulan dan disukai masyarakat. Responden berharap kebijakan Kapolri ini terus ditingkatkan. Sebab kini masyarakat merasakan semakin muda menyampaikan segala uneg-uneg dan keluh kesah kepada Polri.
"Setiap ada program Jumat Curhat langsung disambut warga di berbagai daerah. Masyarakat senang, semua persoalan yang disampaikan langsung direspons," kata Edi.
Persoalan yang diterima Polri dalam Jumat Curhat cukup beragam dan tidak hanya terkait Kamtibmas. Hampir semua masalah ditumpahkan warga, mulai dari masalah pekerjaan, pelayanan SIM, sengketa tanah, dan pembangunan jalan. Bahkan, kapolda dan gubernur, serta wali kota, camat, lurah, hingga RW, kerap hadir ketika digelar Jumat Curhat.
"Kami melihat masyarakat suka karena saat itu keluhan warga langsung direspons pimpinan polri yang hadir. Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek, kerap hadir," kata pengajar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini, yang juga hadir langsung memantau Jumat Curhat di Polda Jatim.
Selain percaya, terdapat juga respon yang mengaku tidak percaya sepenuhnya terhadap kinerja polri. Responden kelompok ini jumlahnya berada pada posisi 14,5 persen.
Sebagian responden kelompok ini beralasan masih ada oknum polisi yang melakukan penyimpangan dan penyalagunaan kewenangan, termasuk kasus penerimaan SDM di Polda Jateng. Kehidupan hedon oknum anggota polri dan keluarganya juga masih terjadi sehingga responden mengkritisinya.
Meski demikian, responden meyakini kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin baik apabila proses hukum di Polres dan Polda dibenahi dan pengawasannya ditingkatkan. Responden menilai masih dibutuhkan pembinaan dan perbaikan.
tulis komentar anda