Survei Lemkapi: Program Jumat Curhat Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri
loading...
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan saat menghadiri Jumat Curhat dan melakukan riset lapangan di Polda Jatim. Foto: Dok Lemkapi
A
A
A
JAKARTA - Menjelang HUT ke-77 Polri, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia ( Lemkapi ) melakukan survei Kinerja Polri. Hasilnya, program Jumat Curhat yang digagas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berdampak signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Survei Lemkapi dilaksanakan periode 25 Mei hingga 15 Juni 2023 di seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah 1.000 responden berusia 17 tahun ke atas. Survei yang dilaksanakan menjelang 2,5 tahun Kapolri Listyo Sigit menjabat ini dibantu mahasiswa jaringan Lemkapi di seluruh Indonesia.
Metode survei menggunakan simple random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,7 persen.
Baca juga: Lemkapi Apresiasi Profesionalitas Polda Metro Jaya Tangani Aksi Debt Collector di Serpong
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengatakan, berdasarkan hasil survei kepercayaan masyarakat pada institusi Polri kini berada pada posisi 75,1 persen. Apabila dibandingkan 10 bulan sebelumnya, kinerja Polri terus merangkak naik.
Trust Polri sempat berada pada posisi 58 persen sebagai dampak dari kasus pelanggaran hukum yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, dan mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa.
Edi mengungkapkan, terdapat beberapa alasan kenapa Polri semakin mendapatkan trust dari masyarakat. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden suka dengan program Jumat Curhat yang kini gencar dilakukan secara kontinu oleh jajaran Polri di seluruh Polda.
"Program ini mendapat sambutan baik, bahkan kini selalu ditunggu masyarakat," ujar Edi dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).
Selain itu, kata dosen ilmu hukum ini, penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo, kasus sabu Teddy Minahasa, serta kasus penganiayaan AKBP Achirudin Hasibuan, membuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus baik.
Penanganan kasus anggota Polri ini akhirnya ditetapkan Komisi Kode Etik Profesi dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kasus ini juga dinilai masyarakat sangat transparan sehingga banyak dipuji karena penanganannya berbasis ilmiah scientific crime investigastion.
Kemudian, kerja sama Polri dan TNI dalam pengamanan event internasional G-20 di Bali, KTT ASEAN di Labuan Bajo, serta kegiatan pengamanan Lebaran juga diapresiasi publik.
Selain itu, kebijakan Kapolri yang kini menerapkan pelayanan berbasis IT, seperti ETLE, Telepon 110, Propam presisi, Dumas Presisi, Pelayanan SIM Sinar, Quikc Respons Polri, penyelesaian hukum restoratif justice, dan Polri tidak antikritik, juga menyumbang trust masyarakat terhadap Polri.
Menurut Edi, kegiatan Jumat Curhat Polri kini jadi unggulan dan disukai masyarakat. Responden berharap kebijakan Kapolri ini terus ditingkatkan. Sebab kini masyarakat merasakan semakin muda menyampaikan segala uneg-uneg dan keluh kesah kepada Polri.
"Setiap ada program Jumat Curhat langsung disambut warga di berbagai daerah. Masyarakat senang, semua persoalan yang disampaikan langsung direspons," kata Edi.
Persoalan yang diterima Polri dalam Jumat Curhat cukup beragam dan tidak hanya terkait Kamtibmas. Hampir semua masalah ditumpahkan warga, mulai dari masalah pekerjaan, pelayanan SIM, sengketa tanah, dan pembangunan jalan. Bahkan, kapolda dan gubernur, serta wali kota, camat, lurah, hingga RW, kerap hadir ketika digelar Jumat Curhat.
"Kami melihat masyarakat suka karena saat itu keluhan warga langsung direspons pimpinan polri yang hadir. Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek, kerap hadir," kata pengajar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini, yang juga hadir langsung memantau Jumat Curhat di Polda Jatim.
Selain percaya, terdapat juga respon yang mengaku tidak percaya sepenuhnya terhadap kinerja polri. Responden kelompok ini jumlahnya berada pada posisi 14,5 persen.
Sebagian responden kelompok ini beralasan masih ada oknum polisi yang melakukan penyimpangan dan penyalagunaan kewenangan, termasuk kasus penerimaan SDM di Polda Jateng. Kehidupan hedon oknum anggota polri dan keluarganya juga masih terjadi sehingga responden mengkritisinya.
Meski demikian, responden meyakini kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin baik apabila proses hukum di Polres dan Polda dibenahi dan pengawasannya ditingkatkan. Responden menilai masih dibutuhkan pembinaan dan perbaikan.
Untuk menuju Polri semakin Presisi, responden meminta Polri terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Selain responden yang percaya dan tidak percaya, terdapat sekitar 10,4 responden tidak memberikan komentar, dengan alasan masih melihat perkembangan kinerja Polri ke depan.
"Semoga hasil survei Kinerja Polri ini bisa menjadi masukan untuk Polri agar semakin dipercaya masyarakat," pungkas Edi.
Survei Lemkapi dilaksanakan periode 25 Mei hingga 15 Juni 2023 di seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah 1.000 responden berusia 17 tahun ke atas. Survei yang dilaksanakan menjelang 2,5 tahun Kapolri Listyo Sigit menjabat ini dibantu mahasiswa jaringan Lemkapi di seluruh Indonesia.
Metode survei menggunakan simple random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,7 persen.
Baca juga: Lemkapi Apresiasi Profesionalitas Polda Metro Jaya Tangani Aksi Debt Collector di Serpong
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengatakan, berdasarkan hasil survei kepercayaan masyarakat pada institusi Polri kini berada pada posisi 75,1 persen. Apabila dibandingkan 10 bulan sebelumnya, kinerja Polri terus merangkak naik.
Trust Polri sempat berada pada posisi 58 persen sebagai dampak dari kasus pelanggaran hukum yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, dan mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa.
Edi mengungkapkan, terdapat beberapa alasan kenapa Polri semakin mendapatkan trust dari masyarakat. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden suka dengan program Jumat Curhat yang kini gencar dilakukan secara kontinu oleh jajaran Polri di seluruh Polda.
"Program ini mendapat sambutan baik, bahkan kini selalu ditunggu masyarakat," ujar Edi dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).
Selain itu, kata dosen ilmu hukum ini, penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo, kasus sabu Teddy Minahasa, serta kasus penganiayaan AKBP Achirudin Hasibuan, membuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus baik.
Penanganan kasus anggota Polri ini akhirnya ditetapkan Komisi Kode Etik Profesi dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kasus ini juga dinilai masyarakat sangat transparan sehingga banyak dipuji karena penanganannya berbasis ilmiah scientific crime investigastion.
Kemudian, kerja sama Polri dan TNI dalam pengamanan event internasional G-20 di Bali, KTT ASEAN di Labuan Bajo, serta kegiatan pengamanan Lebaran juga diapresiasi publik.
Selain itu, kebijakan Kapolri yang kini menerapkan pelayanan berbasis IT, seperti ETLE, Telepon 110, Propam presisi, Dumas Presisi, Pelayanan SIM Sinar, Quikc Respons Polri, penyelesaian hukum restoratif justice, dan Polri tidak antikritik, juga menyumbang trust masyarakat terhadap Polri.
Menurut Edi, kegiatan Jumat Curhat Polri kini jadi unggulan dan disukai masyarakat. Responden berharap kebijakan Kapolri ini terus ditingkatkan. Sebab kini masyarakat merasakan semakin muda menyampaikan segala uneg-uneg dan keluh kesah kepada Polri.
"Setiap ada program Jumat Curhat langsung disambut warga di berbagai daerah. Masyarakat senang, semua persoalan yang disampaikan langsung direspons," kata Edi.
Persoalan yang diterima Polri dalam Jumat Curhat cukup beragam dan tidak hanya terkait Kamtibmas. Hampir semua masalah ditumpahkan warga, mulai dari masalah pekerjaan, pelayanan SIM, sengketa tanah, dan pembangunan jalan. Bahkan, kapolda dan gubernur, serta wali kota, camat, lurah, hingga RW, kerap hadir ketika digelar Jumat Curhat.
"Kami melihat masyarakat suka karena saat itu keluhan warga langsung direspons pimpinan polri yang hadir. Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek, kerap hadir," kata pengajar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini, yang juga hadir langsung memantau Jumat Curhat di Polda Jatim.
Selain percaya, terdapat juga respon yang mengaku tidak percaya sepenuhnya terhadap kinerja polri. Responden kelompok ini jumlahnya berada pada posisi 14,5 persen.
Sebagian responden kelompok ini beralasan masih ada oknum polisi yang melakukan penyimpangan dan penyalagunaan kewenangan, termasuk kasus penerimaan SDM di Polda Jateng. Kehidupan hedon oknum anggota polri dan keluarganya juga masih terjadi sehingga responden mengkritisinya.
Meski demikian, responden meyakini kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin baik apabila proses hukum di Polres dan Polda dibenahi dan pengawasannya ditingkatkan. Responden menilai masih dibutuhkan pembinaan dan perbaikan.
Untuk menuju Polri semakin Presisi, responden meminta Polri terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Selain responden yang percaya dan tidak percaya, terdapat sekitar 10,4 responden tidak memberikan komentar, dengan alasan masih melihat perkembangan kinerja Polri ke depan.
"Semoga hasil survei Kinerja Polri ini bisa menjadi masukan untuk Polri agar semakin dipercaya masyarakat," pungkas Edi.
(rca)
Lihat Juga :
