Wewenang Jaksa Usut Korupsi Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

Sehingga, tidak bisa penyidikan kasus hanya dilakukan oleh satu lembaga yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Karena kasus korupsi di Indonesia sangat banyak, tidak bisa penyidikannya dilakukan hanya oleh satu lembaga, maka kejaksaan masih penting memiliki wewenang penyidikan,” ujarnya.

Dia mengatakan, kejaksaan juga telah memiliki pengalaman yang panjang dalam menyidik kasus korupsi. Sehingga kurang tepat jika kewenangan itu dihapuskan. "Sistem peradilan pidana bukan berarti semua lembaga terkotak-kotak dan memiliki kewenangan yang sangat terpisah-pisah," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah advokat mengajukan Judical review atau uji materi sejumlah pasal dan frasa terkait kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Mereka menginginkan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan kasus korupsi dicabut.