10.249 Pejabat Perusahaan Terdata Penerima Bansos Sembako, Risma: Kita Sudah Bekukan
Jum'at, 16 Juni 2023 - 04:15 WIB
Mensos Tri Rismaharini mengatakan telah membekukan data 10.249 pejabat perusahaan yang tercatat sebagai penerima bansos sembako. Foto: SINDOnews/Dok
JAKARTA - Sebanyak 10.249 pejabat perusahaan tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) sembako. Hal itu diketahui setelah BPK mengecek di sistem Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Atas temuan ini, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan telah membekukan data penerima bansos tersebut. Termasuk mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Keputusan kita, harus kita berikan shock therapy. Kita akan cut dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan (komplain) ke kami, nanti kita akan evaluasi,” ujar Risma dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).
Risma mengakui di antara data penerima bansos tersebut ada yang menempati jabatan direksi perusahaan. “Padahal, kalau dicek (pada database), orangnya miskin, ada yang cleaning service, ada yang buruh,” katanya.
Untuk itu, Risma mengaku telah menemui Menkumham Yasonna H Laoly untuk membicarakan persoalan tersebut agar dilakukan pengecekan data kembali.
"Saya minta semua pihak yang memberikan data KPM agar dilakukan pengecekan secara detail dan teliti sebelum dimasukkan ke sistem AHU," katanya.
Risma juga mengajak serta aparat penegak hukum (APH) dan perguruan tinggi untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. "Supaya semua orang belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan,” tandasnya.
Atas temuan ini, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan telah membekukan data penerima bansos tersebut. Termasuk mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Keputusan kita, harus kita berikan shock therapy. Kita akan cut dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan (komplain) ke kami, nanti kita akan evaluasi,” ujar Risma dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).
Risma mengakui di antara data penerima bansos tersebut ada yang menempati jabatan direksi perusahaan. “Padahal, kalau dicek (pada database), orangnya miskin, ada yang cleaning service, ada yang buruh,” katanya.
Untuk itu, Risma mengaku telah menemui Menkumham Yasonna H Laoly untuk membicarakan persoalan tersebut agar dilakukan pengecekan data kembali.
"Saya minta semua pihak yang memberikan data KPM agar dilakukan pengecekan secara detail dan teliti sebelum dimasukkan ke sistem AHU," katanya.
Risma juga mengajak serta aparat penegak hukum (APH) dan perguruan tinggi untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. "Supaya semua orang belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan,” tandasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda