Partai Garuda: Tebakan Denny Indrayana Tak Mengurangi Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi
Selasa, 30 Mei 2023 - 19:23 WIB
Teddy pun memberikan contoh misalnya ada maling yang sudah berkoar-koar bahwa hakim pasti akan memutuskan bersalah sebelum putusan pengadilan dibacakan. Nah, klaim Denny Indrayana itu dinilai sama seperti contoh seorang maling tersebut.
"Pertanyaannya, apakah putusan pengadilan itu menjadi tidak sah hanya karena sudah ditebak terlebih dahulu oleh maling tersebut?" ucapnya.
Jadi, Teddy kembali menegaskan bahwa urusan tebak-tebakan ini sama sekali tidak mempengaruhi kualitas dari putusan MK. "Terlalu bodoh jika kualitas putusan pengadilan dianggap salah hanya karena tebak-tebakan," tuturnya.
"Jika itu menjadi penilaian, maka semua pelaku korupsi bebas karena tebakan mereka benar, hakim memvonis mereka salah. Namanya juga tebak-tebakan. Kalau salah berarti tebakannya meleset, kalau benar maka tebakannya tepat. Itu saja, tidak lebih," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta aparat kepolisian memeriksa Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
"Pertanyaannya, apakah putusan pengadilan itu menjadi tidak sah hanya karena sudah ditebak terlebih dahulu oleh maling tersebut?" ucapnya.
Jadi, Teddy kembali menegaskan bahwa urusan tebak-tebakan ini sama sekali tidak mempengaruhi kualitas dari putusan MK. "Terlalu bodoh jika kualitas putusan pengadilan dianggap salah hanya karena tebak-tebakan," tuturnya.
"Jika itu menjadi penilaian, maka semua pelaku korupsi bebas karena tebakan mereka benar, hakim memvonis mereka salah. Namanya juga tebak-tebakan. Kalau salah berarti tebakannya meleset, kalau benar maka tebakannya tepat. Itu saja, tidak lebih," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta aparat kepolisian memeriksa Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
Lihat Juga :