KPK Pantau Tata Kelola Pemerintahan Bolaang Mongondow Timur yang Merosot

Sabtu, 27 Mei 2023 - 09:43 WIB
KPK menyoroti beberapa faktor di Boltim, di antaranya proyek infrastruktur yang belum selesai 100% sampai akhir tahun 2022. Sehingga, ada pemberian kesempatan perpanjangan waktu pelaksanaan, maupun proyek-proyek strategis di tahun 2023 terkait proses perencanaan maupun pengadaannya serta rencana pemanfaatannya.

Proyek infrastruktur di tahun 2022 yang belum selesai hingga 31 Desember 2022 antara lain Pembangunan Tugu Batas Wilayah Administrasi dengan nilai proyek Rp1.440.680.023,44. Kemudian, Pembangunan Rumah Dinas Bupati senilai Rp5.969.283.521,00.

Selanjutnya Peningkatan Jalan Tutuya-Inalom (DAK) dengan nilai Rp9.261.118.746,00. Untuk itu, KPK meminta pihak pemerintah daerah untuk melakukan upaya penyelesaian segera permasalahan yang ada.

Baca juga: Saut Situmorang Endus Nuansa Politis dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

"Penyelesaian permasalahannya termasuk pengenaan sanksi sesuai regulasi yang berlaku kepada penyedia yang telah melakukan wanprestasi. Jangan sampai ada pemanfaatan proses pengadaan barang dan jasa demi kepentingan pihak tertentu, apalagi dalam menghadapi tahun politik," tegas Wahyudi.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!