Temui Jokowi, Organisasi Purnawirawan TNI-Polri Bebaskan Anggota di Pilpres 2024
Senin, 22 Mei 2023 - 17:03 WIB
Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar bersama Ketua PPAU Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (22/5/2023). FOTO/MPI/RAKA DWI NOVIANTO
JAKARTA - Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar bersama perwakilan organisasi purnawirawan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Senin (22/5/2023) siang. Kepada Jokowi, Agum menyampaikan organisasi membebaskan kepada para purnawirawan memilih calon tertentu di Pilpres 2024.
"Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa para purnawirawan yang tergabung dalam organisasi ini, yang pertama dalam masalah pilpres, pemilu, sebagai organisasi, sebagai satu lembaga kami harus bersikap netral. Tetapi sebagai individu, sebagai individu anggota daripada organisasi ini kami beri kebebasan untuk memilih di 2024," kata Agum di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/5/2023).
Ikut menemani Agum Gumelar Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo dan Perhimpunan Purnawirawan TNI AU (PPAU) Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto.
Agum menegaskan, perbedaan pilihan harus bersifat sementara. Perbedaan pilihan di Pepabri harus berakhir setelah proses Pilpres 2024 usai.
"Kalau ada 2 pilihan, pilih di antara 2 pilihan. Kalau ada 3 pilihan, pilih di antara 3. Perbedaan pemilih ini harus berakhir dan akan berakhir ketika pilpres selesai. Begitu pilpres selesai tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Itulah sikap yang kami sampaikan kepada bapak presiden," kata Agum.
Dalam pertemuan itu, kata Agum, Presiden Jokowi tidak membahas secara spesifik mengenai kandidat capres. "Oh nggak, nggak. Nggak dibahas kandidat, nggak, nggak dibahas. Ya kita liat nanti perkembangannya," kata Agum.
Selain berbicara mengenai pilpres, Agum mengungkapkan dalam pertemuan tersebut dirinya memohon agar pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para purnawirawan.
"Dalam pertemuan ini kami laporkan tentang upaya dari kami para purnawirawan untuk memohon kepada pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para purnawirawan. Dan kami sedang memproses ini, kami sedang membuat proposalnya yang komprehensif lah ya, visible, yang kami bisa menyadari bahwa semua ini terpulang pada pundi-pundi keuangan negara kita," katanya.
"Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa para purnawirawan yang tergabung dalam organisasi ini, yang pertama dalam masalah pilpres, pemilu, sebagai organisasi, sebagai satu lembaga kami harus bersikap netral. Tetapi sebagai individu, sebagai individu anggota daripada organisasi ini kami beri kebebasan untuk memilih di 2024," kata Agum di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/5/2023).
Ikut menemani Agum Gumelar Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo dan Perhimpunan Purnawirawan TNI AU (PPAU) Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto.
Baca Juga
Agum menegaskan, perbedaan pilihan harus bersifat sementara. Perbedaan pilihan di Pepabri harus berakhir setelah proses Pilpres 2024 usai.
"Kalau ada 2 pilihan, pilih di antara 2 pilihan. Kalau ada 3 pilihan, pilih di antara 3. Perbedaan pemilih ini harus berakhir dan akan berakhir ketika pilpres selesai. Begitu pilpres selesai tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Itulah sikap yang kami sampaikan kepada bapak presiden," kata Agum.
Dalam pertemuan itu, kata Agum, Presiden Jokowi tidak membahas secara spesifik mengenai kandidat capres. "Oh nggak, nggak. Nggak dibahas kandidat, nggak, nggak dibahas. Ya kita liat nanti perkembangannya," kata Agum.
Selain berbicara mengenai pilpres, Agum mengungkapkan dalam pertemuan tersebut dirinya memohon agar pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para purnawirawan.
"Dalam pertemuan ini kami laporkan tentang upaya dari kami para purnawirawan untuk memohon kepada pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para purnawirawan. Dan kami sedang memproses ini, kami sedang membuat proposalnya yang komprehensif lah ya, visible, yang kami bisa menyadari bahwa semua ini terpulang pada pundi-pundi keuangan negara kita," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda