DPR Kritisi Aliran Dana dari Kemhan ke Rekening Pribadi Rp48 Miliar

“Kalau dibilang untuk kebutuhan atase pertahanan, ini justru makin aneh. Mengapa kebutuhan atase malah tidak dianggarkan,” kata Ketua DPP Partai Nasdem ini.

Dia pun menyarankan setiap kebutuhan anggaran Kemhan harus dialokasikan sesuai kebutuhan penugasannya. Hal tersebut, menurut dia, akan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Jika memang atase pertahanan belum memiliki rekening sendiri yang disetujui oleh Kemenkeu maka harus segera diselesaikan.

“Pengiriman anggaran negara ke rekening pribadi itu bahaya bagi semua pihak yang terlibat. Harusnya Kementerian Pertahanan memahami hal ini. Kalau atase pertahanan belum memiliki rekening penampung, segera selesaikan. Jangan sampai hal ini menjadi temuan yang merusak citra pengelolaan keuangan negara oleh kementerian,” tandas Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR RI ini.

Willy melanujutkan anggaran keuangan negara dibuat berdasarkan kajian strategis dan analisa kebutuhan dari pelaksanaan fungsi negara. Karena itu, tugas-tugas atase pertahanan juga tidak terlepas dari perencanaan strategis terhadap pertahanan negara.

“DPR itu belum memperoleh gambaran kebijakan umum pertahanan negara yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan. Apakah kebijakannya sudah berubah atau tetap, itu belum kita tahu. Yang kita tahu kementerian mau melakukan ini, itu, banyak hal, tapi dimana kegiatan itu ditempatkan didalam kebijakan pertahanan kita belum tahu. Sebaiknya kemenhan segera selesaikan, agar DPR dan masyarakat tahu,” papar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.