Banyak Kepala Daerah Diam Usai Diperiksa KPK, Tama S Langkun: Itu Ruang Klarifikasi
Jum'at, 19 Mei 2023 - 03:36 WIB
Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tama S. Langkun. Foto/MPI
JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Tama S. Langkun menyayangkan para kepala daerah yang memilih diam saat mendapat pertanyaan dari wartawan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, hal itu bisa dijadikan alat pembelaan jika terperiksa merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi.
"Sayang aja_kalau terperiksa lebih memilih bungkam di hadapan awak media. Karena sebenarnya, itu adalah ruang klarifikasi untuk menjelaskan dan menjaga dari tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan,” kata Tama, Kamis (18/5/2023).
Tama S. Langkun menjelaskan sebagai penyelenggara negara harta kekayaan mereka dapat diketahui publik melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dapat diakses melalui website resmi KPK.
Dengan begitu, perlu ada pernyataan dari terperiksa untuk menepis tuduhan yang tidak diperlukan.
”Pejabat publik di negeri ini harus membangun budaya transparansi dan akuntabel. Negara ini sudah mengatur bahwa harta pejabat publik (penyelenggara negara) bukanlah sesuatu yang termasuk dalam informasi yang rahasia,” tegasnya.
Menurutnya, hal itu bisa dijadikan alat pembelaan jika terperiksa merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi.
"Sayang aja_kalau terperiksa lebih memilih bungkam di hadapan awak media. Karena sebenarnya, itu adalah ruang klarifikasi untuk menjelaskan dan menjaga dari tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan,” kata Tama, Kamis (18/5/2023).
Tama S. Langkun menjelaskan sebagai penyelenggara negara harta kekayaan mereka dapat diketahui publik melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dapat diakses melalui website resmi KPK.
Dengan begitu, perlu ada pernyataan dari terperiksa untuk menepis tuduhan yang tidak diperlukan.
”Pejabat publik di negeri ini harus membangun budaya transparansi dan akuntabel. Negara ini sudah mengatur bahwa harta pejabat publik (penyelenggara negara) bukanlah sesuatu yang termasuk dalam informasi yang rahasia,” tegasnya.
(ams)
tulis komentar anda