Soroti Proyek Infrastruktur di Daerah, KPK: Apakah Kementerian PUPR Mengawasi Kualitas Jalan?

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyoroti masalah pembangunan infrastruktur hingga pemeliharaan jalan di daerah. Sebab, terungkap masih banyak jalan yang rusak . KPK mempertanyakan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dalam pengawasan kualitas jalan.

"Dari satu sisi kualitas pengerjaannya yang kita pertanyakan. Pertanyaan selanjutnya siapa yang menjamin atau menjadi quality assurance terhadap berbagai pembangunan infrastruktur di daerah. Apakah Kementerian PUPR itu mengawasi kualitas jalan?" ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi, Kamis (18/5/2023).





Menurut Alex, sapaan karib Alexander Marwata, fungsi pengawasan Kementerian PUPR sangat penting dalam berbagai pengerjaan proyek infrastruktur. Khususnya, infrastruktur jalan di daerah-daerah. Sebab, berdasarkan hasil temuan dan kajian KPK, masih banyak pengawas lapangan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

"Betul, dalam tiap pembangunan infrastruktur itu ada pengawas proyek, tapi dalam beberapa kejadian pengadaan barang dan jasa menyangkut pembangunan infrastruktur, pengawas lapangan itu juga sering juga tidak bekerja dengan baik. Ya sebatas formalitas saja," papar Alex.

"Misalnya, pekerjaan baru selesai 50 persen tapi dibuat berita acara seolah-olah 80 persen. Demikian juga soal kualitas, jalan itu tidak baik tapi dinilai baik," sambungnya.

Alex mengaku prihatin dengan pengerjaan proyek infrastruktur jalan di berbagai daerah. Alex melihat fenomena jalan rusak bukan hanya terjadi di Lampung saja. Menurutnya, ada banyak daerah yang memiliki kualitas jalan sangat buruk.

"Seharusnya jalan dengan anggaran bisa bertahan tiga tahun ternyata baru satu musim hujan sudah amblas aspalnya, misalnya seperti itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Alex menjelaskan bahwa persoalan pembangunan infrastruktur menjadi sangat krusial dalam aspek pengawasan kualitas pekerjaan dan menyangkut pertanggungjawaban anggaran. Sebab, anggaran pemerintah pusat dan daerah mayoritas diserap untuk pembangunan infrastruktur.

"Tapi kalau pengawasan yang dilakukan tidak berjalan baik maka hasilnya infrastruktur apa pun bentuknya itu juga kualitasnya tidak baik selain juga cepat rusak," terangnya.



Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung mengecek berbagai kondisi jalan di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini. Kepala negara sudah sempat mengecek jalan rusak di Lampung hingga Jambi.