Kaum Oligark Ingin Pertahankan Akumulasi Modal, Tidak Peduli Rezim dan Siapa yang Memimpin
Rabu, 22 Juli 2020 - 12:24 WIB
"Kita menggunakan sistem pemilu yang kemudian disebut presidential threshold . Ini cara yang paling enak oligarki untuk menguasai dengan mudah karena bisa mengatur jumlah calon presiden," tutur Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Zainal mengungkapkan presidential threshold itu ada bau-bau politik untuk menutup peluang orang lain maju dalam pemilihan presiden. Menurutnya, presidential threshold itu seharusnya nol persen.
Saat ini, untuk maju sebagai presiden membutuhkan dukungan 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 25 persen suara sah nasional. Ketentuan ini sudah beberapa kali diuji materi di Mahkamah Konstitusi, tapi selalu mental. (Baca juga: Bisa Jadi PDIP Calonkan Ganjar-Puan di Pilpres 2024 ).
Dia mempertanyakan argumen Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut presidential threshold sebagai open legal policy. "MK bilang untuk penyederhanan parpol, padahal itu tidak ada korelasinya. Koalisi dalam membentuk pemerintahan dalam sistem presidensial tidak perlu," pungkasnya.
Zainal mengungkapkan presidential threshold itu ada bau-bau politik untuk menutup peluang orang lain maju dalam pemilihan presiden. Menurutnya, presidential threshold itu seharusnya nol persen.
Saat ini, untuk maju sebagai presiden membutuhkan dukungan 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 25 persen suara sah nasional. Ketentuan ini sudah beberapa kali diuji materi di Mahkamah Konstitusi, tapi selalu mental. (Baca juga: Bisa Jadi PDIP Calonkan Ganjar-Puan di Pilpres 2024 ).
Dia mempertanyakan argumen Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut presidential threshold sebagai open legal policy. "MK bilang untuk penyederhanan parpol, padahal itu tidak ada korelasinya. Koalisi dalam membentuk pemerintahan dalam sistem presidensial tidak perlu," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :