Isu Monopoli Bisnis di Lapas, Ketua GMNI: Perlu Bukti Terstruktur
Jum'at, 05 Mei 2023 - 14:52 WIB
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan, untuk menunjuk adanya monopoli perlu ada pembuktian baik secara structural evidence. Foto/Dok. SINDOnews
JAKARTA - Isu adanya praktik monopoli bisnis di dalam lapas harus dibuktikan secara terstruktur. Jika tidak ada pembuktian hanya akan menimbulkan fitnah dan menimbulkan keresahan.
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan, untuk menunjuk adanya monopoli perlu ada bukti yang kuat dan tidak bisa asal bicara. Terutama harus disertai pembuktian adanya konsentrasi pasar yang tinggi (penguasaan pasar), tingginya hambatan masuk pasar, hingga homogenitas produk/layanan yang menunjukan apakah struktur pasar memungkinkan untuk pembentukan suatu kartel atau tidak.
Semua ini harus memenuhi syarat. “Sebuah usaha atau bisnis bisa disebut monopoli ada syaratnya, harus disertai pembuktian baik secara structural evidence (bukti struktural) maupun conduct evidence (bukti perilaku). Jadi tidak bisa asal nuduh,” kata Arjuna saat dihubungi wartawan, Jumat (5/5/2023).
Arjuna menyebutkan bisnis di lapas seperti katering, koperasi, dan pelatihan keterampilan sudah dilakukan banyak yayasan yang sejak lama bergerak di bidang itu. Menurut Arjuna, kondisi tersebut tak bisa disebut sebagai monopoli.
”Artinya pasarnya heterogen tidak bisa disebut monopoli. Kecuali hanya ada satu perusahaan beserta afiliasinya yang menghegemoni pasar tersebut. Ini heterogen. Tuduhan monopoli tendensius dan berbau politik,” tambahnya.
Arjuna mengingatkan agar masyarakat tidak mudah termakan hoaks dan tuduhan yang bersifat personal. Tanpa berdasar bukti yang jelas isu tersebut berpotensi mendeskriditkan seseorang. Apalagi Indonesia saat sedang memasuki tahun politik. Kabar hoaks seringkali digunakan untuk menjatuhkan lawan politik.
“Kalau tuduhannya monopoli silakan dibuktikan. Kan ada syaratnya. Misalnya menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Jangan kita bermain hoaks, bikin fitnah. Masyarakat harus jeli di tahun politik ini. Harus memverifikasi kebenaran kabar di media sosial,” tandasnya.
Sebelumnya Pimpinan Jeera Foundation Raden Gusti juga angkat bicara terkait isu yang beredar mengenai bisnis terselubung di dalam penjara. “Tidak ada monopoli bisnis yang dilakukan” katanya.
Menurutnya, tujuan awal Yayasan Jeera ini dibentuk untuk membina para narapidana supaya mereka itu bisa mengembangkan diri, skill, jati diri dan kemampuan setelah mereka bebas. Sejak Jeera Foundation dibentuk 2016, ada sekitar 500 warga binaan yang diberikan pelatihan.
Mulai keterampilan membuat tas kulit, barista kopi, seni musik, barber, seni lukis, hingga membuat roti. Jeera juga kerjasama dengan UNODC dan Parsons School of Design New York untuk mengembangkan design kerajinan kulit bagi para napi.
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino mengatakan, untuk menunjuk adanya monopoli perlu ada bukti yang kuat dan tidak bisa asal bicara. Terutama harus disertai pembuktian adanya konsentrasi pasar yang tinggi (penguasaan pasar), tingginya hambatan masuk pasar, hingga homogenitas produk/layanan yang menunjukan apakah struktur pasar memungkinkan untuk pembentukan suatu kartel atau tidak.
Semua ini harus memenuhi syarat. “Sebuah usaha atau bisnis bisa disebut monopoli ada syaratnya, harus disertai pembuktian baik secara structural evidence (bukti struktural) maupun conduct evidence (bukti perilaku). Jadi tidak bisa asal nuduh,” kata Arjuna saat dihubungi wartawan, Jumat (5/5/2023).
Arjuna menyebutkan bisnis di lapas seperti katering, koperasi, dan pelatihan keterampilan sudah dilakukan banyak yayasan yang sejak lama bergerak di bidang itu. Menurut Arjuna, kondisi tersebut tak bisa disebut sebagai monopoli.
”Artinya pasarnya heterogen tidak bisa disebut monopoli. Kecuali hanya ada satu perusahaan beserta afiliasinya yang menghegemoni pasar tersebut. Ini heterogen. Tuduhan monopoli tendensius dan berbau politik,” tambahnya.
Arjuna mengingatkan agar masyarakat tidak mudah termakan hoaks dan tuduhan yang bersifat personal. Tanpa berdasar bukti yang jelas isu tersebut berpotensi mendeskriditkan seseorang. Apalagi Indonesia saat sedang memasuki tahun politik. Kabar hoaks seringkali digunakan untuk menjatuhkan lawan politik.
“Kalau tuduhannya monopoli silakan dibuktikan. Kan ada syaratnya. Misalnya menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Jangan kita bermain hoaks, bikin fitnah. Masyarakat harus jeli di tahun politik ini. Harus memverifikasi kebenaran kabar di media sosial,” tandasnya.
Sebelumnya Pimpinan Jeera Foundation Raden Gusti juga angkat bicara terkait isu yang beredar mengenai bisnis terselubung di dalam penjara. “Tidak ada monopoli bisnis yang dilakukan” katanya.
Baca Juga
Menurutnya, tujuan awal Yayasan Jeera ini dibentuk untuk membina para narapidana supaya mereka itu bisa mengembangkan diri, skill, jati diri dan kemampuan setelah mereka bebas. Sejak Jeera Foundation dibentuk 2016, ada sekitar 500 warga binaan yang diberikan pelatihan.
Mulai keterampilan membuat tas kulit, barista kopi, seni musik, barber, seni lukis, hingga membuat roti. Jeera juga kerjasama dengan UNODC dan Parsons School of Design New York untuk mengembangkan design kerajinan kulit bagi para napi.
(poe)
tulis komentar anda