Kasus Covid-19 Kembali Naik, Wakil Ketua MPR: Protokol Kesehatan Harus Diaktifkan Lagi
Rabu, 03 Mei 2023 - 21:17 WIB
”Covid-19 varian Arcturus yang tercatat masuk Indonesia pada 10 Maret 3023. Virus ini memiliki daya tular yang lebih tinggi dari varian Omicron, namun ada indikasi tetap bisa menular pada orang yang sudah divaksinasi,” katanya.
Dante mengakui, per awal 2023 imunitas masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 tercatat di atas 90%. Namun imunitas yang terbangun dari hasil vaksinasi rata-rata hanya bertahan selama enam bulan. Sehingga masih diperlukan vaksinasi booster agar imunitas tubuh tetap terjaga.
Dante mengungkapkan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19, pemerintah sudah memiliki kesiapan yang memadai terkait kecukupan fasilitas kesehatan, kecukupan stok vaksin Covid-19, persediaan oksigen cair hingga aktivasi telemedicine bagi para pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri.
”Sebagai langkah penting pencegahan penularan Covid-19, tegas Dante, upaya pemeriksaan sejak dini bila ada gejala-gejala yang dirasakan harus dilakukan. Dengan langkah itu potensi penularan kepada orang lain akan semakin rendah,” katanya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan pandemi Covid-19 termasuk bencana non-alam, sehingga pemerintah tetap akan membiayai, melalui BPJS Kesehatan. Sehingga, peningkatan kasus Covid-19 saat ini, di tengah status pandemi di Indonesia, pengobatan dan penanganannya bisa dibiayai melalui BPJS. ”Secara umum, penanganan terkait public health seperti pandemi Covid-19 merupakan domain dari Kementerian Kesehatan,” katanya.
Menurut Ghufron, peran BPJS Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air adalah mendukung pemerintah sesuai kapasitasnya dalam sistem pembiayaan pencegahan dan pengobatan Covid-19. Apalagi, saat ini sampai dengan Maret 2023 keanggotaan BPJS Kesehatan sudah mencapai 91,58% atau 252,17 juta penduduk Indonesia. “Masyarakat tidak perlu panik melihat tren naiknya kasus Covid-19 dewasa ini, tetapi tetap harus waspada dengan upaya pencegahan tetap dilakukan,” ujarnya.
Ghufron juga mengingatkan klaim pembiayaan pengobatan Covid-19 ada masa kedaluarsanya, yaitu dua bulan sejak pasien dinyatakan selesai mendapatkan pelayanan. Ghufron juga mengingatkan saat ini kasus Tuberkulosis di Indonesia juga cukup tinggi, sehingga harus diwaspadai.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Ratu Ngadu Bonu Wulla memuji kinerja BPJS Kesehatan yang semakin baik. Ratu berharap kepesertaan BPJS bisa lebih aktif, sehingga perlu sosialisasi kinerja BPJS agar kepesertaannya terus meningkat. Saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif tercatat 30 jutaan orang. “Saya mendorong agar digencarkan kembali gerakan vaksinasi agar imunitas masyarakat tetap mampu menangkal penularan Covid-19 di Tanah Air,” paparnya.
Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan, dunia internasional saat ini sebenarnya optimistis endemi Covid-19 akan tiba pada Januari 2023. Namun, ujar Tjandra, munculnya varian baru Covid-19 di sejumlah negara membuat proses menuju endemi tersendat.
Tjandra menyarankan, pemerintah melakukan whole genome sequncing terhadap kasus-kasus Covid-19, agar lebih jelas dalam penanganan varian-varian baru Covid-19 saat ini. “Langkah pencegahan penularan Covid-19 harus ditingkatkan melalui kesadaran masyarakat untuk segera memeriksakan diri bila memiliki gejala Covid-19, kelompok rentan dan lansia harus berhati-hati dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan memasyarakatkan vaksinasi booster,” katanya.
Dante mengakui, per awal 2023 imunitas masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 tercatat di atas 90%. Namun imunitas yang terbangun dari hasil vaksinasi rata-rata hanya bertahan selama enam bulan. Sehingga masih diperlukan vaksinasi booster agar imunitas tubuh tetap terjaga.
Dante mengungkapkan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19, pemerintah sudah memiliki kesiapan yang memadai terkait kecukupan fasilitas kesehatan, kecukupan stok vaksin Covid-19, persediaan oksigen cair hingga aktivasi telemedicine bagi para pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri.
”Sebagai langkah penting pencegahan penularan Covid-19, tegas Dante, upaya pemeriksaan sejak dini bila ada gejala-gejala yang dirasakan harus dilakukan. Dengan langkah itu potensi penularan kepada orang lain akan semakin rendah,” katanya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan pandemi Covid-19 termasuk bencana non-alam, sehingga pemerintah tetap akan membiayai, melalui BPJS Kesehatan. Sehingga, peningkatan kasus Covid-19 saat ini, di tengah status pandemi di Indonesia, pengobatan dan penanganannya bisa dibiayai melalui BPJS. ”Secara umum, penanganan terkait public health seperti pandemi Covid-19 merupakan domain dari Kementerian Kesehatan,” katanya.
Menurut Ghufron, peran BPJS Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air adalah mendukung pemerintah sesuai kapasitasnya dalam sistem pembiayaan pencegahan dan pengobatan Covid-19. Apalagi, saat ini sampai dengan Maret 2023 keanggotaan BPJS Kesehatan sudah mencapai 91,58% atau 252,17 juta penduduk Indonesia. “Masyarakat tidak perlu panik melihat tren naiknya kasus Covid-19 dewasa ini, tetapi tetap harus waspada dengan upaya pencegahan tetap dilakukan,” ujarnya.
Ghufron juga mengingatkan klaim pembiayaan pengobatan Covid-19 ada masa kedaluarsanya, yaitu dua bulan sejak pasien dinyatakan selesai mendapatkan pelayanan. Ghufron juga mengingatkan saat ini kasus Tuberkulosis di Indonesia juga cukup tinggi, sehingga harus diwaspadai.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Ratu Ngadu Bonu Wulla memuji kinerja BPJS Kesehatan yang semakin baik. Ratu berharap kepesertaan BPJS bisa lebih aktif, sehingga perlu sosialisasi kinerja BPJS agar kepesertaannya terus meningkat. Saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif tercatat 30 jutaan orang. “Saya mendorong agar digencarkan kembali gerakan vaksinasi agar imunitas masyarakat tetap mampu menangkal penularan Covid-19 di Tanah Air,” paparnya.
Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan, dunia internasional saat ini sebenarnya optimistis endemi Covid-19 akan tiba pada Januari 2023. Namun, ujar Tjandra, munculnya varian baru Covid-19 di sejumlah negara membuat proses menuju endemi tersendat.
Tjandra menyarankan, pemerintah melakukan whole genome sequncing terhadap kasus-kasus Covid-19, agar lebih jelas dalam penanganan varian-varian baru Covid-19 saat ini. “Langkah pencegahan penularan Covid-19 harus ditingkatkan melalui kesadaran masyarakat untuk segera memeriksakan diri bila memiliki gejala Covid-19, kelompok rentan dan lansia harus berhati-hati dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan memasyarakatkan vaksinasi booster,” katanya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda