Andi Pangerang Hasanuddin Disidang Etik Hari Ini, PKS: BRIN Harus Tindak Tegas
Rabu, 26 April 2023 - 10:22 WIB
Padahal, kata Mulyanto, kewenangan mengumumkan secara resmi soal itu ada di BMKG. Pernyataan tersebut dibantah BMKG dan nyatanya terbukti tidak ada.
Selain itu, lanjut dia, belum usai heboh soal privatisasi Kebun Raya Bogor, meledak kasus penutupan Balai Riset Antariksa Watukosek, Pasuruan yang sempat ditanyakan UNESCO, pembubaran LBM Eijkman yang reputasinya diakui publik dan tengah fokus mengembangkan vaksin Covid-19, serta kasus pemecatan secara mendadak para tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya.
“Sementara peneliti kekurangan ruang kerja, bahkan rebutan kursi, pimpinan BRIN justru malah berencana membangun ruang tidur untuk Ketua Dewan Pengarahnya," ucapnya.
Karena itu, Mulyanto meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja BRIN. Dia menuturkan, alih-alih prestasi pengembangan Iptek yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat atau prestasi Iptek di tingkat internasional, berita yang muncul dari BRIN dan penelitinya adalah lagi-lagi soal yang mencerminkan kemerosotan kinerja lembaga ini, baik dari aspek penataan SDM, organisasi, aset, infrastruktur iptek, program, dan anggaran.
"Sehingga menjadi logis kalau akhirnya Komisi VII DPR RI atas masukan dari para begawan Iptek dan masyarakat peneliti dalam kesimpulan raker dengan Kepala BRIN meminta BPK untuk memeriksa secara investigatif anggaran BRIN serta minta Presiden Jokowi mencopot Kepala BRIN," kata Mulyanto.
Menurut Mulyanto, BRIN telah menjadi lembaga superbody, tersentralisasi, dan gemuk. Akibatnya, ujar dia, bukan hanya lamban bergerak, tetapi riskan terhadap penyakit degeneratif.
Selain itu, dia menuturkan, banyak regulasi perundangan yang dilanggar dalam peleburan kelembagaan Iptek ke dalam BRIN yang dipaksakan ini. “Pemerintah harus segera mempertimbangkan kembali kelembagaan Iptek seperti BATAN, LAPAN, BPPT dan LIPI, yang jelas-jelas terbukti berprestasi secara ilmiah,” pungkasnya.
Diketahui, kasus ini berawal dari status Facebook yang ditulis Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin. Ia mengaku heran dengan Muhammadiyah yang tak taat dengan keputusan Lebaran yang ditetapkan pemerintah.
Mantan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) itu heran warga Muhammadiyah minta difasilitasi lapangan untuk salat Idulfitri. "Eh, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas," ujar Thomas dalam status yang viral dikutip Senin (24/4/2023).
Status Thomas ditanggapi anak buahnya yang merupakan pakar astronomi BRIN Andi Pangerang Hasanuddin. Melalui akun AP Hasanuddin, ia menuliskan kemarahan atas sikap Muhammadiyah dengan me-mention akun Ahmad Fauzan S.
Selain itu, lanjut dia, belum usai heboh soal privatisasi Kebun Raya Bogor, meledak kasus penutupan Balai Riset Antariksa Watukosek, Pasuruan yang sempat ditanyakan UNESCO, pembubaran LBM Eijkman yang reputasinya diakui publik dan tengah fokus mengembangkan vaksin Covid-19, serta kasus pemecatan secara mendadak para tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya.
“Sementara peneliti kekurangan ruang kerja, bahkan rebutan kursi, pimpinan BRIN justru malah berencana membangun ruang tidur untuk Ketua Dewan Pengarahnya," ucapnya.
Karena itu, Mulyanto meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja BRIN. Dia menuturkan, alih-alih prestasi pengembangan Iptek yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat atau prestasi Iptek di tingkat internasional, berita yang muncul dari BRIN dan penelitinya adalah lagi-lagi soal yang mencerminkan kemerosotan kinerja lembaga ini, baik dari aspek penataan SDM, organisasi, aset, infrastruktur iptek, program, dan anggaran.
"Sehingga menjadi logis kalau akhirnya Komisi VII DPR RI atas masukan dari para begawan Iptek dan masyarakat peneliti dalam kesimpulan raker dengan Kepala BRIN meminta BPK untuk memeriksa secara investigatif anggaran BRIN serta minta Presiden Jokowi mencopot Kepala BRIN," kata Mulyanto.
Menurut Mulyanto, BRIN telah menjadi lembaga superbody, tersentralisasi, dan gemuk. Akibatnya, ujar dia, bukan hanya lamban bergerak, tetapi riskan terhadap penyakit degeneratif.
Selain itu, dia menuturkan, banyak regulasi perundangan yang dilanggar dalam peleburan kelembagaan Iptek ke dalam BRIN yang dipaksakan ini. “Pemerintah harus segera mempertimbangkan kembali kelembagaan Iptek seperti BATAN, LAPAN, BPPT dan LIPI, yang jelas-jelas terbukti berprestasi secara ilmiah,” pungkasnya.
Diketahui, kasus ini berawal dari status Facebook yang ditulis Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin. Ia mengaku heran dengan Muhammadiyah yang tak taat dengan keputusan Lebaran yang ditetapkan pemerintah.
Mantan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) itu heran warga Muhammadiyah minta difasilitasi lapangan untuk salat Idulfitri. "Eh, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas," ujar Thomas dalam status yang viral dikutip Senin (24/4/2023).
Status Thomas ditanggapi anak buahnya yang merupakan pakar astronomi BRIN Andi Pangerang Hasanuddin. Melalui akun AP Hasanuddin, ia menuliskan kemarahan atas sikap Muhammadiyah dengan me-mention akun Ahmad Fauzan S.
tulis komentar anda