Kinerja BP2MI Lindungi Pekerja Migran Diapresiasi Bupati Cellica
Kamis, 13 April 2023 - 20:25 WIB
Sementara itu, Benny Rhamdani menyampaikan komitmennya untuk melindungi PMI dari ujung kaki sampai ujung rambut. Benny mengajak pemerintahan daerah untuk melindungi PMI dari tangan-tangan jahil mafia sindikat PMI untuk diperjualbelikan ke luar negeri dengan modus dipekerjakan.
"Kita bermimpi kerja-kerja kolaboratif semakin kuat antara BP2MI dengan pihak terkait. Kita bermimpi negara semakin hadir membuktikan dirinya hadir untuk para Pekerja Migran Indonesia," kata politikus Partai Hanura itu.
Baca juga: Mahfud MD Ajak Perangi Sindikat Perdagangan Orang di Batam
"Ada potret penempatan ilegal anak-anak bangsa, dan ada potret pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan legal. Negara hadir benar-benar hadir memperlakukan PMI secara hormat. Pelindungan tiga dimensi dilakukan," katanya.
Dia menyampaikan pernyataan tegasnya untuk memerangi sindikat penempatan ilegal PMI. Menurutnya, kejahatan kemanusiaan melalui penempatan non-prosedural PMI tidak boleh didiamkan. Seluruh kementerian/lembaga, dan stakeholder diharapkannya bergerak.
"Memantik emosi kalau kita menemukan, menyaksikan penempatan PMI secara ilegal dilakukan. Negara yang kuat ini malah seolah-olah kalah dengan kekuatan segelintir orang yang disebut sindikat. Kenapa saya marah, karena 80% korban penempatan ilegal itu adalah ibu-ibu. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.
"Kita bermimpi kerja-kerja kolaboratif semakin kuat antara BP2MI dengan pihak terkait. Kita bermimpi negara semakin hadir membuktikan dirinya hadir untuk para Pekerja Migran Indonesia," kata politikus Partai Hanura itu.
Baca juga: Mahfud MD Ajak Perangi Sindikat Perdagangan Orang di Batam
"Ada potret penempatan ilegal anak-anak bangsa, dan ada potret pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan legal. Negara hadir benar-benar hadir memperlakukan PMI secara hormat. Pelindungan tiga dimensi dilakukan," katanya.
Dia menyampaikan pernyataan tegasnya untuk memerangi sindikat penempatan ilegal PMI. Menurutnya, kejahatan kemanusiaan melalui penempatan non-prosedural PMI tidak boleh didiamkan. Seluruh kementerian/lembaga, dan stakeholder diharapkannya bergerak.
"Memantik emosi kalau kita menemukan, menyaksikan penempatan PMI secara ilegal dilakukan. Negara yang kuat ini malah seolah-olah kalah dengan kekuatan segelintir orang yang disebut sindikat. Kenapa saya marah, karena 80% korban penempatan ilegal itu adalah ibu-ibu. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.
Lihat Juga :