Jaga Stabilitas, Kemendagri Dorong Forkopimda Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok
Jum'at, 17 Maret 2023 - 11:00 WIB
JAKARTA - Wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat. Sebab, tidak semua pulau atau daerah bisa menghasilkan sendiri bahan pokok yang dibutuhkan.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan kondisi geografis Indonesia seperti itu menimbulkan adanya ketergantungan antar wilayah. Satu pulau harus mendatangkan bahan pokok yang dibutuhkan dari pulau lain.
"Oleh karenanya saling ketergantungan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya antara pulau satu dan pulau lainnya sangat penting untuk dikelola oleh pemerintahan," ujar Bahtiar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Pengendalian Stabilitas Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Menghadapi Perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional, Kamis (16/3/2023).
Bahtiar melanjutkan stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok merupakan masalah utama yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia hari ini. Krisis global yang diakibatkan pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, dan peristiwa lainnya berdampak pada suplai kebutuhan pokok di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Karena itu, kata Bahtiar, pemerintah berkewajiban mengatur untuk memastikan seluruh kebutuhan pokok masyarakat tersedia cukup mencukupi bagi rakyat. Bahtiar mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang setiap pekan memberikan arahan kepada kepala daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Menurutnya, Rakornas yang digelar Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ketahanan Ekososbud) Kemendagri adalah kegiatan yang baik. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang berwenang dan berkompeten sehingga dapat memberikan masukan, data, informasi, dan strategi dalam mengatasi ketersediaan bahan pokok, terutama saat menghadapi hari besar keagamaan nasional.
"Rakornas ini tentu sangat berharga dan kami sangat mengharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan bahan-bahan rekomendasi penting untuk bisa diambil langkah-langkah cepat baik di tingkat nasional maupun daerah," kata Bahtiar.
Rakornas diawali dengan sesi pemaparan materi para narasumber yang terdiri dari dua panel. Panel pertama yang dipandu moderator Nadia Raisa dibuka dengan pengantar diskusi oleh Plt Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan sekaligus Direktur Ketahanan Ekososbud La Ode Ahmad. Dilanjutkan narasumber Kepala Perecanaan Operasional dan Pasar Pemerintah Perum Bulog Epi Sulandari; Wadir Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri, Wakasatgas Pangan Mabes Polri Kombespol M Samsul Arifin; dan Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono.
Panel kedua yang dipimpin moderator Ryanka Putra menghadirkan narasumber Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, Wisnubroto; Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Muhammad Arif; dan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pangandan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Muhmammad Syaifullah.
Rakornas diikuti secara daring oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan Kepala Badan Dinas Pertanian Ketahan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan kondisi geografis Indonesia seperti itu menimbulkan adanya ketergantungan antar wilayah. Satu pulau harus mendatangkan bahan pokok yang dibutuhkan dari pulau lain.
Baca Juga
"Oleh karenanya saling ketergantungan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya antara pulau satu dan pulau lainnya sangat penting untuk dikelola oleh pemerintahan," ujar Bahtiar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Pengendalian Stabilitas Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Menghadapi Perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional, Kamis (16/3/2023).
Bahtiar melanjutkan stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok merupakan masalah utama yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia hari ini. Krisis global yang diakibatkan pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, dan peristiwa lainnya berdampak pada suplai kebutuhan pokok di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Karena itu, kata Bahtiar, pemerintah berkewajiban mengatur untuk memastikan seluruh kebutuhan pokok masyarakat tersedia cukup mencukupi bagi rakyat. Bahtiar mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang setiap pekan memberikan arahan kepada kepala daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Menurutnya, Rakornas yang digelar Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ketahanan Ekososbud) Kemendagri adalah kegiatan yang baik. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang berwenang dan berkompeten sehingga dapat memberikan masukan, data, informasi, dan strategi dalam mengatasi ketersediaan bahan pokok, terutama saat menghadapi hari besar keagamaan nasional.
"Rakornas ini tentu sangat berharga dan kami sangat mengharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan bahan-bahan rekomendasi penting untuk bisa diambil langkah-langkah cepat baik di tingkat nasional maupun daerah," kata Bahtiar.
Rakornas diawali dengan sesi pemaparan materi para narasumber yang terdiri dari dua panel. Panel pertama yang dipandu moderator Nadia Raisa dibuka dengan pengantar diskusi oleh Plt Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan sekaligus Direktur Ketahanan Ekososbud La Ode Ahmad. Dilanjutkan narasumber Kepala Perecanaan Operasional dan Pasar Pemerintah Perum Bulog Epi Sulandari; Wadir Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri, Wakasatgas Pangan Mabes Polri Kombespol M Samsul Arifin; dan Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono.
Panel kedua yang dipimpin moderator Ryanka Putra menghadirkan narasumber Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, Wisnubroto; Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Muhammad Arif; dan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pangandan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Muhmammad Syaifullah.
Rakornas diikuti secara daring oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan Kepala Badan Dinas Pertanian Ketahan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda