Mendagri: Pemilu 2024 Ditunda Kalau Perppu Ditolak
Rabu, 15 Maret 2023 - 14:36 WIB
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Pemilu 2024 ditunda apabila Perppu Pemilu ditolak. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Perppu Pemilu).
Dalam pembahasan, semua fraksi menyatakan persetujuannya agar Perppu Pemilu ini disahkan menjadi UU. "Semua fraksi yang telah menyatakan menyetujui, dengan demikian kami kira sangat penting dan sangat strategis dan memang kami kira dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 22 bahwa Perppu itu hanya dua opsinya, yaitu disetujui atau ditolak," kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja (Raker) di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Tito menegaskan tidak ada pembahasan baru maupun norma-norma baru dalam perppu ini, sehingga apa yang ada dalam perppu menjadi pegangan bersama. Apalagi, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) Pasal 22 juga secara eksplisit disampaikan bahwa hanya dua opsi dari perppu yang diajukan pemerintah, yaitu disetujui atau ditolak.
Sehingga, kata mantan Kapolri ini, seandainya Perppu Pemilu ini ditolak maka pihaknya akan mengeluarkan perppu tentang pencabutannya dan Perppu Pemilu ini dinyatakan tidak berlaku. Hal itu akan mengakibatkan konsekuensi yang begitu luas. "Kalau seandainya ditolak, maka kami akan mengeluarkan peraturan untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan itu konsekuensinya sangat luas dan sangat-sangat mendasar bagi perjalanan bangsa ini," ujarnya.
Tito menjelaskan, ada satu pasal yang mensyaratkan empat Daerah Otonom Baru (DOB) harus mensyaratkan bahwa partai politik (parpol) peserta pemilu harus memiliki perwakilan pengurus setingkat DPD, maka 14 Desember 2022 pada saat verifikasi faktual oleh KPU. Maka, tidak satupun parpol yang memenuhi syarat karena tidak ada DPD di empat DOB baru. "Akibatnya berarti tidak ada peserta pemilu, kalau peserta pemilu tidak ada, berarti pemilunya ditunda," kata Tito.
Dengan dinyatakan disetujui dan diterimanya perppu ini, maka artinya tahapan pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah diatur oleh KPU. "Ini memberikan kepastian kepada semua pihak, saya kira untuk bangsa ini," tandas Tito.
Diketahui, dalam Raker pengambilan keputusan tingkat I ini , seluruh fraksi di Komisi II DPR menyetujui Perppu Pemilu untuk disahkan menjadi UU. Keputusan ini akan segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR dalam waktu dekat ini.
Dalam pembahasan, semua fraksi menyatakan persetujuannya agar Perppu Pemilu ini disahkan menjadi UU. "Semua fraksi yang telah menyatakan menyetujui, dengan demikian kami kira sangat penting dan sangat strategis dan memang kami kira dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 22 bahwa Perppu itu hanya dua opsinya, yaitu disetujui atau ditolak," kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja (Raker) di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Tito menegaskan tidak ada pembahasan baru maupun norma-norma baru dalam perppu ini, sehingga apa yang ada dalam perppu menjadi pegangan bersama. Apalagi, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) Pasal 22 juga secara eksplisit disampaikan bahwa hanya dua opsi dari perppu yang diajukan pemerintah, yaitu disetujui atau ditolak.
Sehingga, kata mantan Kapolri ini, seandainya Perppu Pemilu ini ditolak maka pihaknya akan mengeluarkan perppu tentang pencabutannya dan Perppu Pemilu ini dinyatakan tidak berlaku. Hal itu akan mengakibatkan konsekuensi yang begitu luas. "Kalau seandainya ditolak, maka kami akan mengeluarkan peraturan untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan itu konsekuensinya sangat luas dan sangat-sangat mendasar bagi perjalanan bangsa ini," ujarnya.
Baca Juga
Tito menjelaskan, ada satu pasal yang mensyaratkan empat Daerah Otonom Baru (DOB) harus mensyaratkan bahwa partai politik (parpol) peserta pemilu harus memiliki perwakilan pengurus setingkat DPD, maka 14 Desember 2022 pada saat verifikasi faktual oleh KPU. Maka, tidak satupun parpol yang memenuhi syarat karena tidak ada DPD di empat DOB baru. "Akibatnya berarti tidak ada peserta pemilu, kalau peserta pemilu tidak ada, berarti pemilunya ditunda," kata Tito.
Dengan dinyatakan disetujui dan diterimanya perppu ini, maka artinya tahapan pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah diatur oleh KPU. "Ini memberikan kepastian kepada semua pihak, saya kira untuk bangsa ini," tandas Tito.
Diketahui, dalam Raker pengambilan keputusan tingkat I ini , seluruh fraksi di Komisi II DPR menyetujui Perppu Pemilu untuk disahkan menjadi UU. Keputusan ini akan segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR dalam waktu dekat ini.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda