DPR Dorong Percepatan Pembangunan Buffer Zone di Depo Pertamina Plumpang
Kamis, 09 Maret 2023 - 21:10 WIB
Dia menuturkan, adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan dasar hukum pembebasan lahan. Dia menilai pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian BUMN, dan ESDM duduk bersama merumuskan dasar hukum kepada Pertamina untuk bisa melakukan pembebasan lahan di wilayah buffer zone yang dibutuhkan.
"Kalau ini bisa berjalan, tidak akan ada ribut-ribut," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pembangunan kilang BBM baru masih belum diperlukan sebagaimana hasil pengawasan DPR di lapangan. Pasalnya, pasokan BBM saat ini tidak terganggu dengan kilang BBM yang ada.
"Kalau tanya hari ini berdasarkan tinjauan kami ke lapangan, belum dibutuhkan tangki BBM baru karena kapasitas tangki di sana dan kebutuhan masyarakat hari bisa tertangani dengan tangki BBM yang ada sekarang," imbuhnya.
Maman mengatakan, jangan sampai narasi membangun kilang baru itu lebih dikarenakan kondisi kecelakaan. "Karena dari aspek operasi terlepas dari accident, kebutuhan volume kilang di sana itu bisa menampung untuk kebutuhan masyarakat luas," pungkasnya.
"Kalau ini bisa berjalan, tidak akan ada ribut-ribut," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pembangunan kilang BBM baru masih belum diperlukan sebagaimana hasil pengawasan DPR di lapangan. Pasalnya, pasokan BBM saat ini tidak terganggu dengan kilang BBM yang ada.
"Kalau tanya hari ini berdasarkan tinjauan kami ke lapangan, belum dibutuhkan tangki BBM baru karena kapasitas tangki di sana dan kebutuhan masyarakat hari bisa tertangani dengan tangki BBM yang ada sekarang," imbuhnya.
Maman mengatakan, jangan sampai narasi membangun kilang baru itu lebih dikarenakan kondisi kecelakaan. "Karena dari aspek operasi terlepas dari accident, kebutuhan volume kilang di sana itu bisa menampung untuk kebutuhan masyarakat luas," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :