KPK Bakal Cek Hasil Analisis PPATK Harta Kekayaan Kepala Bea dan Cukai Makassar
Rabu, 08 Maret 2023 - 17:02 WIB
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK akan menindaklanjuti hasil analisis PPAT harta kekayaan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) bakal memeriksa hasil analisis (HA) Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terkait harta kekayaan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono. Langkah itu dilakukan setelah PPATK menyerahkan HA terkait harta kekayaan Andhi.
Hal itu disampaikan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Menurut Ali, HA tersebut sudah diterima dan pasti akan ditindak lanjuti. "Kami akan cek kalau soal itu," kata saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2023).
Ali menjelaskan, salah satu tugas dan fungsi PPATK ketika menemukan indikasi transaksi mencurigakan dapat meneruskan kepada lembaga penegak hukum dengan harapan bisa ditindaklanjuti pada aspek TPPU.
"Prinsipnya ketika LHA yang dikirimkan sudah kami terima, pasti ditindaklanjuti dengan analisis lebih jauh setiap data yang diserahkan tersebut sesuai kewenangan KPK untuk menemukan apakah ada indikasi pidana korupsi ataupun suap," ucapnya.
Ali menjelaskan, pihaknya juga kerap meminta data transaksi keuangan kepada PPATK. Hal itu dalam rangka memberi dukungan pada proses penyelidikan maupun penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi maupun suap. Pasalnya, UU TPPU membatasi ruang gerak KPK dalam melakukan penyidikan TPPU.
Menurut Ali, KPK dapat membuka penyidikan TPPU bila dikembangkan dari perkara suap ataupun korupsi. "Sebagai pemahaman bersama, setiap transaksi mencurigakan itu tidak selalu terkait dengan hasil tindak pidana tertentu namun demikian dalam transaksi tersebut betul dapat saja ditemukan indikasi menyimpang dari kebiasaan atau profil maupun adanya indikasi ketidakwajaran," tandas Ali.
Diberitakan sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengaku, telah menyerahkan hasil analisis harta kekayaan Andhi ke KPK. "Ya kami sudah kirim HA ke KPK sejak awal 2022an yang bersangkutan," kata Andhi.
Hal itu disampaikan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Menurut Ali, HA tersebut sudah diterima dan pasti akan ditindak lanjuti. "Kami akan cek kalau soal itu," kata saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2023).
Ali menjelaskan, salah satu tugas dan fungsi PPATK ketika menemukan indikasi transaksi mencurigakan dapat meneruskan kepada lembaga penegak hukum dengan harapan bisa ditindaklanjuti pada aspek TPPU.
Baca Juga
"Prinsipnya ketika LHA yang dikirimkan sudah kami terima, pasti ditindaklanjuti dengan analisis lebih jauh setiap data yang diserahkan tersebut sesuai kewenangan KPK untuk menemukan apakah ada indikasi pidana korupsi ataupun suap," ucapnya.
Ali menjelaskan, pihaknya juga kerap meminta data transaksi keuangan kepada PPATK. Hal itu dalam rangka memberi dukungan pada proses penyelidikan maupun penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi maupun suap. Pasalnya, UU TPPU membatasi ruang gerak KPK dalam melakukan penyidikan TPPU.
Menurut Ali, KPK dapat membuka penyidikan TPPU bila dikembangkan dari perkara suap ataupun korupsi. "Sebagai pemahaman bersama, setiap transaksi mencurigakan itu tidak selalu terkait dengan hasil tindak pidana tertentu namun demikian dalam transaksi tersebut betul dapat saja ditemukan indikasi menyimpang dari kebiasaan atau profil maupun adanya indikasi ketidakwajaran," tandas Ali.
Diberitakan sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengaku, telah menyerahkan hasil analisis harta kekayaan Andhi ke KPK. "Ya kami sudah kirim HA ke KPK sejak awal 2022an yang bersangkutan," kata Andhi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda