Kasus Mario Dandy Pertaruhan Bagi Bendahara Negara
Sabtu, 25 Februari 2023 - 16:45 WIB
Lebih jauh lagi, integritasnya sebagai seorang pegawai pajak juga dipertanyakan. Ini setelah diketahui yang bersangkutan tidak melaporkan secara utuh harta kekayaannya. Mobil dan motor gede yang digunakan MDS tidak dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Apalagi kemudian terungkap nilai harta kekayaan pejabat eselon III tersebut yang sangat fantastis, Rp56,1 miliar per 31 Desember 2021. Jumlah ini hampir empat kali lipat kekayaan Dirjen Pajak Suryo Utomo yang berjumlah Rp14,4 miliar.
Melihat realita RAT yang menyembunyikan harta kekayaannya, wajar bila publik bertanya dari mana sumber kekayaan itu. Ingatan publik pun serta-merta kembali pada kasus Gayus Tambunan, seorang PNS golongan III/A berusia 31 tahun, yang terungkap memiliki harta puluhan miliar -Rp74 M di antaranya berhasil disita- karena terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang.
Karena itulah, Sri Mulyani sebagai nakhoda bendahara negara harus menekankan kepada Irjen Kemenkeu untuk bisa menelusuri dan membongkar muasal harta kekayaan RAT. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki bagaimana RAT bisa mengumpulkan harta kekayaan sebesar itu merupakan langkah tepat dan ditunggu hasilnya. Apalagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa pihaknya menemukan adanya transaksi keuangan janggal pada rekening RAT.
Keseriusan Itjen Kemenkeu dan KPK menelusuri sumber harta kekayaan RAT merupakan isu sensitif. Betapa tidak, RAT adalah bendahara negara yang bertugas memungut pajak dari masyarakat demi keberlangsungan pembangunan negara. Masyarakat pun pantas khawatir, jangan-jangan duit yang diamanatkan melalui petugas pajak ternyata diselewengkan untuk memperkaya para pegawai dan pejabat pajak. Bagaimana masyarakat akan rela menyetor pajak bila fakta yang terjadi demikian?
Apa yang akan dilakukan Itjen Kemenkeu dan KPK membongkar sumber kekayaan RAT menjadi titik penting mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kasus MDS pun diharapkan bukan hanya mempertaruhkan hidup dan kehidupan RAT, tapi juga Ditjen Pajak dan Kemenkeu. Dalam hal ini, apakah bendahara negara pantas dipercaya memegang amanah?
Melihat realita RAT yang menyembunyikan harta kekayaannya, wajar bila publik bertanya dari mana sumber kekayaan itu. Ingatan publik pun serta-merta kembali pada kasus Gayus Tambunan, seorang PNS golongan III/A berusia 31 tahun, yang terungkap memiliki harta puluhan miliar -Rp74 M di antaranya berhasil disita- karena terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang.
Karena itulah, Sri Mulyani sebagai nakhoda bendahara negara harus menekankan kepada Irjen Kemenkeu untuk bisa menelusuri dan membongkar muasal harta kekayaan RAT. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki bagaimana RAT bisa mengumpulkan harta kekayaan sebesar itu merupakan langkah tepat dan ditunggu hasilnya. Apalagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa pihaknya menemukan adanya transaksi keuangan janggal pada rekening RAT.
Keseriusan Itjen Kemenkeu dan KPK menelusuri sumber harta kekayaan RAT merupakan isu sensitif. Betapa tidak, RAT adalah bendahara negara yang bertugas memungut pajak dari masyarakat demi keberlangsungan pembangunan negara. Masyarakat pun pantas khawatir, jangan-jangan duit yang diamanatkan melalui petugas pajak ternyata diselewengkan untuk memperkaya para pegawai dan pejabat pajak. Bagaimana masyarakat akan rela menyetor pajak bila fakta yang terjadi demikian?
Apa yang akan dilakukan Itjen Kemenkeu dan KPK membongkar sumber kekayaan RAT menjadi titik penting mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kasus MDS pun diharapkan bukan hanya mempertaruhkan hidup dan kehidupan RAT, tapi juga Ditjen Pajak dan Kemenkeu. Dalam hal ini, apakah bendahara negara pantas dipercaya memegang amanah?
Lihat Juga :