Kasus Korupsi Asabri, Pengamat: Saatnya Polri Urus Sendiri Asuransi Dana Pensiun
Minggu, 19 Februari 2023 - 09:02 WIB
Kelihatannya dasar berpikir pemblokiran oleh ASABRI hanya untuk memantau apakah pemilik hak pensiun masih hidup. Asabri khawatir jangan sampai ada pelanggan yang sudah meninggal dunia, tapi masih ada orang lain yang mengambil pensiunnya.
”Hal yang dilakukan Asabri ini sangat keterlaluan, semestinya Asabri yang lebih customer oriented, kenapa purnawirawan dan warakawuri sebagai pelanggan yang dibuat repot. Bayangkan, bulan ini saja berapa banyak pelanggan Asabri yaitu purnawirawan dan warakawuri yang mau mengambil hak uang pensiunnya ternyata tidak bisa karena diblokir,” ucapnya.
“Mereka mesti ngurus buka blokirnya dulu. Kasihan pelanggan dibuat repot mesti menyiapkan data sama dengan mau mengurus awal pensiun. Kejadian seperti itu berulang setiap bulan ada banyak pelanggan yang terkena blokir,” papar Sisno.
Untuk itu, Sisno menyarankan, bagi purnawirawan dan warakawuri sebagai pelanggan yang “diblokir Asabri”, mungkin bisa membuat laporan ke Polri atau ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaporkan Asabri yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan pelanggannya.
”Blokir sepihak itu perbuatan melawan hukum, karena yang berwenang memblokir adalah penyidik, penuntut, hakim, PPATK dan KPK. Setidak-tidaknya, Asabri sering merepotkan pelanggannya, kalau tidak mau kena blokir dan tidak mau lebih “direpotin” oleh Asabri maka setiap tiga bulan pelanggan mesti melapor ke Asabri,” tuturnya.
Sisno juga mempertanyakan, apa peran Polri atau PP Polri dalam menyejahterakan, melindungi dan membantu para purnawirawan atau warakawuri. Sisno menyarankan, mungkin sudah saatnya Polri check out dari Asabri dan mengurus sendiri dana pensiun keluarga besarnya dengan membuat ASA-POL.
Hal ini mengingat banyaknya jumlah pelanggan dan besarnya dana yang dikelola Asabri sehingga pelanggan tidak terlayani dengan baik tapi malah yang direpotkan dan karenanya juga bisa terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabatnya.
”Kiranya Asabri perlu dipisahkan, namanya saja ASABRI, di mana sejak era Reformasi ABRI telah dipisahkan menjadi TNI dan Polri. Mengapa asuransinya masih menjadi satu? Seharusnya ASABRI dipisahkan menjadi Asuransi Sosial Anggota TNI dan Asuransi Sosial Anggota Polri,” katanya.
Tranformasi Digitalisasi Asabri yang berlangsung saat ini, mungkin bertujuan untuk memudahkan customer dalam menjangkau akses ke Asabri. Namun yang dirasakan sebagian besar purnawirawan dan warakawuri malah sangat direpotkan oleh Asabri, baik dalam proses buka blokir maupun input data supaya tidak kena blokir uang pensiunnya.
“Juga perlu diingat oleh Asabri dalam menjaga citranya, seyogiyanya Asabri tetap melayani dan mengutamakan purnawirawan dan warakawuri sebagai pelanggan prioritas nomor satu. Dan penting juga harus diwujudkan perlindungan hukum bagi purnawirawan dan warakawuri sebagai customer atau pelanggan Asabri,” kata Sisno.
”Hal yang dilakukan Asabri ini sangat keterlaluan, semestinya Asabri yang lebih customer oriented, kenapa purnawirawan dan warakawuri sebagai pelanggan yang dibuat repot. Bayangkan, bulan ini saja berapa banyak pelanggan Asabri yaitu purnawirawan dan warakawuri yang mau mengambil hak uang pensiunnya ternyata tidak bisa karena diblokir,” ucapnya.
“Mereka mesti ngurus buka blokirnya dulu. Kasihan pelanggan dibuat repot mesti menyiapkan data sama dengan mau mengurus awal pensiun. Kejadian seperti itu berulang setiap bulan ada banyak pelanggan yang terkena blokir,” papar Sisno.
Untuk itu, Sisno menyarankan, bagi purnawirawan dan warakawuri sebagai pelanggan yang “diblokir Asabri”, mungkin bisa membuat laporan ke Polri atau ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaporkan Asabri yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan pelanggannya.
”Blokir sepihak itu perbuatan melawan hukum, karena yang berwenang memblokir adalah penyidik, penuntut, hakim, PPATK dan KPK. Setidak-tidaknya, Asabri sering merepotkan pelanggannya, kalau tidak mau kena blokir dan tidak mau lebih “direpotin” oleh Asabri maka setiap tiga bulan pelanggan mesti melapor ke Asabri,” tuturnya.
Sisno juga mempertanyakan, apa peran Polri atau PP Polri dalam menyejahterakan, melindungi dan membantu para purnawirawan atau warakawuri. Sisno menyarankan, mungkin sudah saatnya Polri check out dari Asabri dan mengurus sendiri dana pensiun keluarga besarnya dengan membuat ASA-POL.
Hal ini mengingat banyaknya jumlah pelanggan dan besarnya dana yang dikelola Asabri sehingga pelanggan tidak terlayani dengan baik tapi malah yang direpotkan dan karenanya juga bisa terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabatnya.
”Kiranya Asabri perlu dipisahkan, namanya saja ASABRI, di mana sejak era Reformasi ABRI telah dipisahkan menjadi TNI dan Polri. Mengapa asuransinya masih menjadi satu? Seharusnya ASABRI dipisahkan menjadi Asuransi Sosial Anggota TNI dan Asuransi Sosial Anggota Polri,” katanya.
Tranformasi Digitalisasi Asabri yang berlangsung saat ini, mungkin bertujuan untuk memudahkan customer dalam menjangkau akses ke Asabri. Namun yang dirasakan sebagian besar purnawirawan dan warakawuri malah sangat direpotkan oleh Asabri, baik dalam proses buka blokir maupun input data supaya tidak kena blokir uang pensiunnya.
“Juga perlu diingat oleh Asabri dalam menjaga citranya, seyogiyanya Asabri tetap melayani dan mengutamakan purnawirawan dan warakawuri sebagai pelanggan prioritas nomor satu. Dan penting juga harus diwujudkan perlindungan hukum bagi purnawirawan dan warakawuri sebagai customer atau pelanggan Asabri,” kata Sisno.
tulis komentar anda