Rincian Komponen Harga Biaya Haji 2023 yang Diturunkan
Kamis, 16 Februari 2023 - 10:47 WIB
Politikus PAN ini melanjutkan, konsumsi pun turun dari sebelumnya SAR18,5 menjadi SAR17,5 per jamaah. Namun, Kahfi menegaskan, ada catatan yang diberikan Komisi VIII DPR bahwa dengan segala upaya untuk melakukan efisiensi penyelenggaraan haji tetap mengedepankan dan memaksimalkan pelayanan.
"Kami ingin Kementerian Agama tetap menjaga ritme sehingga indeks kepuasan masyarakat yang telah dicapai di 2022 di angka 90% kita harapkan bisa dipertahankan tahun ini," tegasnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Haji pada Selasa (14/2/2023), Komisi VIII DPR dan Kemenag telah menghapus sejumlah komponen Bipih, seperti pengadaan gelang jamaah haji senilai Rp5,5 miliar, biaya perjalanan umum di Arab Saudi, biaya penyelenggaraan di dalam negeri, komponen biaya cadangan di Mekkah dan Madinah, pengurusan dokumen, hingga pembinaan jamaah di Indonesia dan Arab Saudi.
Anggaran untuk penyediaan perlengkapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang mencapai Rp 6,7 miliar juga ikut dipangkas. Komisi VIII DPR dengan Kemenag juga melakukan rasionalisasi terhadap biaya pemeliharaan aset barang milik haji (BMH) yang dapat dialihkan menjadi barang milik negara (BMN), pengelolaan keuangan kantor haji, pengurusan dokumen termasuk paspor, hingga biaya cadangan akomodasi. Dengan potensi efisiensi yang setidaknya dapat menurunkan BPIH sebesar 4,3%.
"Kami ingin Kementerian Agama tetap menjaga ritme sehingga indeks kepuasan masyarakat yang telah dicapai di 2022 di angka 90% kita harapkan bisa dipertahankan tahun ini," tegasnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Haji pada Selasa (14/2/2023), Komisi VIII DPR dan Kemenag telah menghapus sejumlah komponen Bipih, seperti pengadaan gelang jamaah haji senilai Rp5,5 miliar, biaya perjalanan umum di Arab Saudi, biaya penyelenggaraan di dalam negeri, komponen biaya cadangan di Mekkah dan Madinah, pengurusan dokumen, hingga pembinaan jamaah di Indonesia dan Arab Saudi.
Anggaran untuk penyediaan perlengkapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang mencapai Rp 6,7 miliar juga ikut dipangkas. Komisi VIII DPR dengan Kemenag juga melakukan rasionalisasi terhadap biaya pemeliharaan aset barang milik haji (BMH) yang dapat dialihkan menjadi barang milik negara (BMN), pengelolaan keuangan kantor haji, pengurusan dokumen termasuk paspor, hingga biaya cadangan akomodasi. Dengan potensi efisiensi yang setidaknya dapat menurunkan BPIH sebesar 4,3%.
(muh)
Lihat Juga :