Syarat Koalisi Perubahan Maju Pilpres 2024 Terpenuhi, Kenapa Ajak Golkar?
Jum'at, 10 Februari 2023 - 09:36 WIB
Bakal capres Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, dan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (2/2/2023). Foto/Istimewa
JAKARTA - Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem menjajaki sebuah koalisi untuk Pilpres 2024. Koalisi Perubahan ini mengusung Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).
Ketiga partai politik (parpol) tersebut sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Bahkan, angkanya sudah melebihi.
Diketahui, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
“Sudah lebih. Tiga partai ini untuk jumlah kursinya di DPR sebesar 28%, sementara syarat pencalonan sesuai presidential threshold hanya sebesar 20%,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada SINDOnews, Jumat (10/2/2023).
“Nasdem 10,2% atau 59 kursi, Demokrat 9,4% setara dengan 54 kursi, dan PKS 8,7% atau 50 kursi. Total 163 kursi atau 28,3%,” sambung Kamhar.
Lalu, kenapa Koalisi Perubahan melalui PKS mengajak Partai Golkar untuk bergabung?
Kamhar menuturkan, silaturahmi dan komunikasi politik lintas partai adalah sesuatu yang wajar, bahkan menjadi keniscayaan pada sistem politik multi partai. “Koalisi Perubahan pun bersifat terbuka bagi parpol lain sepanjang menambah kekuatan dan saling menguatkan, bukan melemahkan,” ujar Kamhar.
Dia mengatakan, belajar dari pengalaman, dalam perjalanannya rekonfigurasi koalisi senantiasa terjadi apalagi jika pilpres sampai dua putaran. “Bahkan satu putaran pun juga terjadi rekonfigurasi koalisi pascapemilu. Yang sudah-sudah seperti itu, karenanya menjaga silaturahmi dan komunikasi politik lintas partai mutlak dilakukan,” jelasnya.
Dirinya membantah ajakan kepada Golkar untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan itu untuk menduetkan Anies Baswedan dengan Airlangga Hartarto. “Enggak,” singkat Kamhar.
Diberitakan sebelumnya, PKS terang-terangan mengajak langsung Partai Golkar bergabung ke dalam Koalisi Perubahan yang digagasnya bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy usai melakukan pertemuan tertutup dengan jajaran pengurus pusat Partai Golkar.
Ketiga partai politik (parpol) tersebut sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Bahkan, angkanya sudah melebihi.
Diketahui, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
“Sudah lebih. Tiga partai ini untuk jumlah kursinya di DPR sebesar 28%, sementara syarat pencalonan sesuai presidential threshold hanya sebesar 20%,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada SINDOnews, Jumat (10/2/2023).
“Nasdem 10,2% atau 59 kursi, Demokrat 9,4% setara dengan 54 kursi, dan PKS 8,7% atau 50 kursi. Total 163 kursi atau 28,3%,” sambung Kamhar.
Lalu, kenapa Koalisi Perubahan melalui PKS mengajak Partai Golkar untuk bergabung?
Kamhar menuturkan, silaturahmi dan komunikasi politik lintas partai adalah sesuatu yang wajar, bahkan menjadi keniscayaan pada sistem politik multi partai. “Koalisi Perubahan pun bersifat terbuka bagi parpol lain sepanjang menambah kekuatan dan saling menguatkan, bukan melemahkan,” ujar Kamhar.
Dia mengatakan, belajar dari pengalaman, dalam perjalanannya rekonfigurasi koalisi senantiasa terjadi apalagi jika pilpres sampai dua putaran. “Bahkan satu putaran pun juga terjadi rekonfigurasi koalisi pascapemilu. Yang sudah-sudah seperti itu, karenanya menjaga silaturahmi dan komunikasi politik lintas partai mutlak dilakukan,” jelasnya.
Dirinya membantah ajakan kepada Golkar untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan itu untuk menduetkan Anies Baswedan dengan Airlangga Hartarto. “Enggak,” singkat Kamhar.
Diberitakan sebelumnya, PKS terang-terangan mengajak langsung Partai Golkar bergabung ke dalam Koalisi Perubahan yang digagasnya bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy usai melakukan pertemuan tertutup dengan jajaran pengurus pusat Partai Golkar.
tulis komentar anda