Skor Kebebasan Berekspresi Rendah, PDIP: Alarm Terhadap Kualitas Demokrasi
Sabtu, 13 Desember 2025 - 21:09 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menyoroti skor kebebasan berekspresi di Indonesia yang rendah. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan ( PDIP ) menyebut rendahnya skor berekspresi merupakan alarm keras terhadap kualitas demokrasi dan perlindungan HAM di Indonesia. Ada beberapa hal yang memengaruhi rendahnya skor tersebut.
Laporan Indeks HAM 2025 yang dirilis Setara Institute menunjukkan indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi indikator dengan skor terendah dari total 11 indikator yang diukur, yakni hanya 1,0 dari skala 1–7.
Rendahnya skor ini dipengaruhi oleh maraknya represi terhadap aksi massa, kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi menggunakan UU ITE, serta intervensi terhadap kebebasan akademik.
Baca juga: Bencana Sumatera, Rokhmin PDIP: Stop Salahkan Cuaca Ekstrem, Ini karena Ulah Manusia
Data AJI mencatat 82 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025 meningkat dari 73 kasus di tahun sebelumnya. Amnesty International juga mencatat 710 kasus kriminalisasi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik berbasis UU ITE sejak 2018–2025. Kasus pembatalan kegiatan akademik hingga intimidasi terhadap musisi turut memperkuat indikasi penyempitan ruang sipil.
Laporan Indeks HAM 2025 yang dirilis Setara Institute menunjukkan indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi indikator dengan skor terendah dari total 11 indikator yang diukur, yakni hanya 1,0 dari skala 1–7.
Rendahnya skor ini dipengaruhi oleh maraknya represi terhadap aksi massa, kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi menggunakan UU ITE, serta intervensi terhadap kebebasan akademik.
Baca juga: Bencana Sumatera, Rokhmin PDIP: Stop Salahkan Cuaca Ekstrem, Ini karena Ulah Manusia
Data AJI mencatat 82 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025 meningkat dari 73 kasus di tahun sebelumnya. Amnesty International juga mencatat 710 kasus kriminalisasi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik berbasis UU ITE sejak 2018–2025. Kasus pembatalan kegiatan akademik hingga intimidasi terhadap musisi turut memperkuat indikasi penyempitan ruang sipil.
Lihat Juga :
