Menpan Buat Kebijakan Khusus untuk Papua
Menpan Buat Kebijakan Khusus untuk Papua
A
A
A
JAYAPURA - Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Papua, terutama untuk seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Salah satunya memberikan 65% formasi CPNS bagi putra-putri asli Papua yang akan ditempatkan di daerah asalnya. Sementara 35% formasi lainnya untuk pelamar umum yang melamar di daerah Papua. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk menata kepegawaian di Papua.
Dia mengakui selama ini yang terjadi adalah kompetisi bebas, jadi yang masuk ke Papua didominasi pendatang. Papua, ujarnya, hanya mendapat satu kesempatan kecil karena kesulitan dalam mengerjakan tes seleksi penerimaan CPNS. ”Kalaupun kebanyakan yang lulus dari luar orang Papua, itu dibatasi hanya 35%. Formasi Papua yang tak terisi dibiarkan tetap kosong dan akan diisi pada hasil seleksi berikutnya,” tandas Yuddy dalam siaran pers yang diterima KORAN SINDO kemarin.
Yuddy juga memberikan peluang bagi masing-masing daerah untuk menyampaikan masukan berupa harapan, keluhan, dan saran-saran. Ini agar Kementerian PAN-RB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat menyiapkan suatu formulasi khusus untuk putraputri Papua. Kebijakan khusus untuk Papua ini, paparnya, akan diselesaikan berdasarkan persoalan di sana.
Sebagai contoh, wilayah di Puncak Wijaya dengan Tolikara memiliki persoalan yang berbeda dalam hal kepegawaian walaupun masih dalam wilayah Papua. Begitu pun dengan Kerom, Nabire, ataupun Jayapura. ”Formasi memang ditujukan bagi putra-putri Papua, jadi kita mengupayakan kebijakan yang berkeadilan dan berkeseimbangan dengan menekankan SDM yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Selain itu, Yuddy juga mendorong agar putra-putri Papua dapat belajar mengoperasikan sistem Computer Assisted Test (CAT) sebelum seleksi penerimaan CPNS dibuka. Yuddy juga menginstruksikan kepada BKN untuk banyak- banyak melakukan sosialisasi sistem CAT, serta memperbanyak infrastruktur komputer yang akan digunakan.
Bagi daerah yang belum terjangkau, masih dapat dimaklumi dengan penggunaan Lembar Jawab Komputer (LJK) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Agus Dwiyanto mengatakan, sistem CAT dalam penerimaan CPNS perlu diperbaiki.
Pasalnya, sistem ini masih seperti sistem yang digunakan dalam tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN). ”Instrumennya perlu diperbaiki, dengan begitu tes CPNS benar-benar dapat melahirkan birokrasi yang berkompeten dan berkemampuan,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti mengatakan, untuk perguruan tinggi negeri (PTN) tidak bisa mengajukan sendiri formasi CPNS atau yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, pengajuan ASN di lingkungan PTN hanya bisa diajukan oleh kementerian yang menaungi PTN tersebut.
Dia mencontohkan, Universitas Pertahanan RI yang membutuhkan pegawai baru, maka formasinya harus diajukan Kementerian Pertahanan. ”Pengajuan formasi ASNtidak bisa dilakukan sembarang lembaga, termasuk juga PTN,” ujarnya.
Dita angga
Salah satunya memberikan 65% formasi CPNS bagi putra-putri asli Papua yang akan ditempatkan di daerah asalnya. Sementara 35% formasi lainnya untuk pelamar umum yang melamar di daerah Papua. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk menata kepegawaian di Papua.
Dia mengakui selama ini yang terjadi adalah kompetisi bebas, jadi yang masuk ke Papua didominasi pendatang. Papua, ujarnya, hanya mendapat satu kesempatan kecil karena kesulitan dalam mengerjakan tes seleksi penerimaan CPNS. ”Kalaupun kebanyakan yang lulus dari luar orang Papua, itu dibatasi hanya 35%. Formasi Papua yang tak terisi dibiarkan tetap kosong dan akan diisi pada hasil seleksi berikutnya,” tandas Yuddy dalam siaran pers yang diterima KORAN SINDO kemarin.
Yuddy juga memberikan peluang bagi masing-masing daerah untuk menyampaikan masukan berupa harapan, keluhan, dan saran-saran. Ini agar Kementerian PAN-RB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat menyiapkan suatu formulasi khusus untuk putraputri Papua. Kebijakan khusus untuk Papua ini, paparnya, akan diselesaikan berdasarkan persoalan di sana.
Sebagai contoh, wilayah di Puncak Wijaya dengan Tolikara memiliki persoalan yang berbeda dalam hal kepegawaian walaupun masih dalam wilayah Papua. Begitu pun dengan Kerom, Nabire, ataupun Jayapura. ”Formasi memang ditujukan bagi putra-putri Papua, jadi kita mengupayakan kebijakan yang berkeadilan dan berkeseimbangan dengan menekankan SDM yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Selain itu, Yuddy juga mendorong agar putra-putri Papua dapat belajar mengoperasikan sistem Computer Assisted Test (CAT) sebelum seleksi penerimaan CPNS dibuka. Yuddy juga menginstruksikan kepada BKN untuk banyak- banyak melakukan sosialisasi sistem CAT, serta memperbanyak infrastruktur komputer yang akan digunakan.
Bagi daerah yang belum terjangkau, masih dapat dimaklumi dengan penggunaan Lembar Jawab Komputer (LJK) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Agus Dwiyanto mengatakan, sistem CAT dalam penerimaan CPNS perlu diperbaiki.
Pasalnya, sistem ini masih seperti sistem yang digunakan dalam tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN). ”Instrumennya perlu diperbaiki, dengan begitu tes CPNS benar-benar dapat melahirkan birokrasi yang berkompeten dan berkemampuan,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti mengatakan, untuk perguruan tinggi negeri (PTN) tidak bisa mengajukan sendiri formasi CPNS atau yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, pengajuan ASN di lingkungan PTN hanya bisa diajukan oleh kementerian yang menaungi PTN tersebut.
Dia mencontohkan, Universitas Pertahanan RI yang membutuhkan pegawai baru, maka formasinya harus diajukan Kementerian Pertahanan. ”Pengajuan formasi ASNtidak bisa dilakukan sembarang lembaga, termasuk juga PTN,” ujarnya.
Dita angga
(ftr)
Explore More