Tak Boleh Berkeliaran, PKL Berjualan di Lenggang Jakarta

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memastikan pada Juni mendatang tidak ada lagi pedagang kaki lima (PKL) berceceran di lapangan Monas, Jakarta Pusat.

Pintu masuk lapangan Monas pun akan disterilisasi dari para PKL. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Joko Kundaryo mengatakan, saat ini pihaknya telah memberikan kesempatan bagi 329 PKL yang sebelumnya berkeliaran menempati kioskios sebelah selatan Taman Monas atau bekas lapangan Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI).

Dengan demikian nanti kawasan Monas tidak ada lagi PKL yang berkeliaran menjajakan barang dagangannya. ”Kami sudah berkoordinasi dengan UPT Monas agar pintupintu masuk Monas ditutup bagi PKL pada Juni mendatang. Pada awal Juni mendatang, Lenggang Jakarta akan dibuka,” kata Joko Kundaryo, kemarin.

Joko menjelaskan, Lenggang Jakarta merupakan lokasi khusus untuk para PKL berjualan. Berdasarkan data yang diverifikasi dengan syarat kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta dan kartu keluarga (KK) sedikitnya ada 329 PKL di Monas. Karena itu, Lenggang Jakarta yang berada di lapangan IRTI itu tersedia 329 kios dan diberikan gratis kepada para PKL.

Sejauh ini, kata Joko, di lapangan IRTI ada sekitar 40 pedagang kuliner berjualan. Sementara sisanya belum lantaran banyak dari para PKL yang pulang kampung. Apabila hingga 20 Mei tidak membuka kios, mereka dianggap mengundurkan diri. Bahkan apabila ada yang memindahtangankan kepemilikan kios, pihaknya tidak segan-segan mengusir pedagang dari kios tersebut.

Selain terdata dalam KK, pihaknya juga mewajibkan PKL mengisi daftar hadir setiap hari melalui absen finger print. ”Lokasi Lenggang Jakarta itu hasil bantuan perusahaan swasta. Mereka juga memberikan pelatihan cara berdagang, mengolah dagangannya, dan lainnya. Para PKL kami berikan gratis kios-kiosnya dengan sistem bagi hasil untuk biaya listrik dan kebersihan,” katanya.

Sistem transaksi digunakan di Lenggang Jakarta menggunakan non cash. Artinya, pengunjung hanya dapat membeli menggunakan kartu pembayaran elektronik e-money milik Bank Mandiri.

”Dengan kartu elektronik tersebut, kami lebih mudah mengontrol pemasukan dan pengeluaran mereka. Jika ada yang nekat menggunakan uang cash untuk transaksi jual beli, akan kami berikan sanksi. Bahkan sanksi terberatnya adalah tidak diperbolehkan lagi berjualan di kiosnya,” katanya.

Selain itu, Joko menuturkan, akan menata PKL di lokasi lain secara bertahap. Menurutnya, untuk memindahkan PKL diperlukan lokasi pengganti sama hal dengan menggusur permukiman di bantaran kali. Joko berjanji memberikan dana Rp1 triliun kepada PKL sebagai modal usaha dengan model seperti Lenggang Jakarta yang menjadi proyek percontohan.

Berdasarkan data Dinas KUMKMP DKI Jakarta, sedikitnya ada 44.000 PKL di lokasi binaan, lokasi sementara, dan yang menetap di seluruh ibu kota. Sementara untuk PKL liar mencapai 200.000 pedagang. ”Dana Rp1 triliun itu akan diberikan kepada PKL masingmasing Rp5 juta. Setelah Lenggang Jakarta, rencananya akan menata PKL di Setu Babakan,” ujarnya.

Pengelola Lenggang Jakarta, Mei Batubara menegaskan, kawasan itu tidak hanya menyediakan dagangan kuliner. Bahkan segala macam kerajinan tangan ada di Lenggang Jakarta, mulai dari pernik-pernik hingga pakaian.

Sejumlah fasilitas juga disediakan mulai dari Wi-Fi, hiburan live music, hingga kios-kios yang dihias grafiti agar lebih menarik. ”Jadi selain ada 52 jenis masakan seperti gadogado, bubur ayam, sate padang, nasi uduk, soto, dan lainnya, kami juga menyediakan fasilitas lainnya, seperti musala, toilet, dan lainnya,” ungkapnya.

Operasional Lenggang Jakarta mengikuti ketentuan UPT Monas, yaitu dari pukul 08.00 WIB-pukul 20.00 WIB. Sementara pada akhir pekan dibuka hingga pukul 22.00 WIB.

”Kami juga akan bekerja sama dengan BPOM untuk mengecek seluruh makanan di sini. Pengecekan dilakukan secara berkala, setiap sebulan sekali. Untuk kebersihan kami tempatkan 18 personel setiap hari,” katanya.

Bima setiyadi