65,6% Publik Tak Puas Kinerja Pemerintah Jokowi-JK
Minggu, 10 Mei 2015 - 15:09 WIB
65,6% Publik Tak Puas Kinerja Pemerintah Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Wacana perombakan atau reshuffle kabinet terus bergulir. Berbagai pihak menilai saat ini merupakan saat tepat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merombak ulang komposisi menterinya.
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) mengatakan, dari 450 responden yang dijadikan sampel dengan proporsi seimbang se-Jabodetabek, dihasilkan 65,6 persen publik belum puas kinerja Jokowi dan Jusuf Kalla (JK).
"Tingkat kepuasan publik secara umum terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya 31,3 persen dan 65,6 persen mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah," kata Juru Bicara KedaiKOPI, Hendri Satrio dalam Diskusi "Ini Pesan dari Rakyat untuk Jokowi-JK" di Kedai Tjikini, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta, Minggu (10/5/2015).
Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina ini menjelaskan, survei tersebut diperoleh dari pengumpulan data yang dilaksanakan sejak tanggal 24-30 April 2015 di 45 kelurahan terpilih, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
"Iya karena di sana (Jabodetabek) hampir semua suku bangsa tinggal, penyebaran penduduk juga sangat padat. Apa yang ada di Jakarta bisa dipersepsikan juga di tempat lain," tuturnya.
Menurut Hendri, Presiden diminta segera melakukan reshuffle bukan tanpa alasan. Salah satu penyebab terbesar yaitu turunnya kepuasan publik karena pola komunikasi yang buruk dari pemerintah ke masyarakat.
Hal ini, lanjut Hendri, menyebabkan rakyat sering menduga-duga maksud dan tujuan program pemerintah. Akibatnya, kepercayaan masyarakat turun dan ketidaksetujuan meningkat tajam.
"Jadi jangan salahkan rakyat bila sering mengharapkan solusi pragmatis dari Presiden, salah satunya desakan reshuffle," ungkapnya.
"Padahal, sangat mungkin kepercayaan naik dan ketidaksetujuan turun bila pola komunikasi dengan rakyat baik," pungkasnya.
Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) mengatakan, dari 450 responden yang dijadikan sampel dengan proporsi seimbang se-Jabodetabek, dihasilkan 65,6 persen publik belum puas kinerja Jokowi dan Jusuf Kalla (JK).
"Tingkat kepuasan publik secara umum terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya 31,3 persen dan 65,6 persen mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah," kata Juru Bicara KedaiKOPI, Hendri Satrio dalam Diskusi "Ini Pesan dari Rakyat untuk Jokowi-JK" di Kedai Tjikini, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta, Minggu (10/5/2015).
Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina ini menjelaskan, survei tersebut diperoleh dari pengumpulan data yang dilaksanakan sejak tanggal 24-30 April 2015 di 45 kelurahan terpilih, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
"Iya karena di sana (Jabodetabek) hampir semua suku bangsa tinggal, penyebaran penduduk juga sangat padat. Apa yang ada di Jakarta bisa dipersepsikan juga di tempat lain," tuturnya.
Menurut Hendri, Presiden diminta segera melakukan reshuffle bukan tanpa alasan. Salah satu penyebab terbesar yaitu turunnya kepuasan publik karena pola komunikasi yang buruk dari pemerintah ke masyarakat.
Hal ini, lanjut Hendri, menyebabkan rakyat sering menduga-duga maksud dan tujuan program pemerintah. Akibatnya, kepercayaan masyarakat turun dan ketidaksetujuan meningkat tajam.
"Jadi jangan salahkan rakyat bila sering mengharapkan solusi pragmatis dari Presiden, salah satunya desakan reshuffle," ungkapnya.
"Padahal, sangat mungkin kepercayaan naik dan ketidaksetujuan turun bila pola komunikasi dengan rakyat baik," pungkasnya.
(maf)
